AKSELERASI.ID, Samarinda – Sekolah unggulan di Kalimantan Timur tidak boleh berhenti sebagai simbol prestise tanpa ukuran kualitas yang jelas dan terukur. Penegasan tersebut disampaikan Kepala SMA Negeri 16 Samarinda, Dr. Abdul Rozak Fahrudin, M.Pd, yang menilai konsep sekolah unggulan selama ini masih kerap terjebak pada nama besar, bukan pada mutu pendidikan yang benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Abdul Rozak saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/1/2026). Ia menilai, jika sekolah unggulan tidak memiliki standar keunggulan yang jelas, maka label tersebut hanya akan menjadi jargon kebijakan tanpa dampak nyata.
Menurutnya, sekolah unggulan harus memiliki fokus keunggulan yang spesifik dan terukur, baik pada capaian akademik maupun pembentukan karakter peserta didik.
“Keinginan publik itu sebenarnya sederhana, sekolah berkualitas itu seperti apa. Unggulan itu harus jelas, unggul di bidang apa, bisa akademik, bisa juga karakter,” ujarnya.
Ia menekankan, keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sekolah unggulan harus dimulai dari penetapan standar yang tegas, terutama pada aspek pembiayaan. Sekolah unggulan, kata dia, tidak bisa disamakan dengan sekolah reguler dalam hal dukungan anggaran.
“Kalau sekolah unggulan, standar pembiayaannya harus jelas. Misalnya per bulan Rp2.500.000 per siswa, itu standar minimal. Tidak boleh kurang kalau memang ingin menuju kualitas,” jelas Abdul Rozak.
Selain pendanaan, transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga menjadi perhatian serius. Ia menilai seluruh tahapan seleksi harus terbuka dan mudah diakses oleh publik demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“SOP penerimaan murid baru harus transparan. Publik bisa membuka akses, siapa yang diterima harus dipublikasikan, kuota berapa juga harus diumumkan,” tegasnya.
Dari sisi manajemen kelas, Abdul Rozak berpandangan sekolah unggulan idealnya tidak menampung terlalu banyak siswa. Pembatasan jumlah peserta didik dinilai penting agar pembinaan akademik dan karakter dapat berjalan optimal.
“Saya cenderung sekolah unggulan itu siswanya tidak banyak. Satu kelas mungkin 32 siswa, dua atau tiga kelas saja. Itu benar-benar unggulan, akademiknya didesain,” kata Abdul Rozak.
Kualitas guru, lanjutnya, menjadi faktor penentu utama. Pendidik di sekolah unggulan harus melalui proses seleksi ketat, memiliki latar pendidikan minimal magister (S2) yang linier, serta diuji oleh tim independen.
“Input muridnya sudah bagus, maka gurunya harus lebih bagus lagi. Harus dites oleh tim independen, bisa melibatkan dinas dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Tak hanya sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur dan kurikulum juga wajib memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Ia menilai penguatan bahasa Inggris dan pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dalam sistem pembelajaran sekolah unggulan.
“Sarana prasarana harus clear, kurikulumnya oke. Ada penguatan bahasa Inggris dan karakter, itu harus muncul,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menilai sekolah unggulan seharusnya tidak lagi berkompetisi di level kota. Ajang lomba idealnya diarahkan ke tingkat antarprovinsi atau antar sekolah unggulan sebagai bentuk pembuktian kualitas.
“Kalau sudah mengaku sekolah unggulan, lomba tingkat kota sebaiknya tidak ikut. Minimal antarprovinsi atau antar sekolah unggulan,” ucapnya.
Gagasan paling progresif yang ia dorong adalah penerapan sistem boarding school secara penuh. Dengan sistem asrama, pembinaan siswa dapat dilakukan selama 24 jam, mencakup pengembangan minat, bakat, hingga karakter di luar jam pelajaran formal.
“Sekolah unggulan seharusnya boarding total. Di malam hari bisa dikontrol, ada pembinaan, guru dan pemateri handal hadir untuk pengembangan pengetahuan,” tanda Abdul Rozak. (red)
