Baca Juga

spot_img

Cerita Pindah Ibu Kota ke Kalimantan Timur: Dari Bung Karno ke Jokowi (1)

Pemindahan ibu kota negara (IKN) kembali dilanjutkan di tengah pandemi. Latar belakang pemindahan ibu kota adalah karena DKI Jakarta dinilai sudah terlalu padat dan perlu pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi bisnis.

AKSELERASI.ID – Jauh sebelum era Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota sudah lama direncanakan. Wacana tersebut awalnya disampaikan oleh Bapak Proklamator Indonesia, yakni Presiden Soekarno. Wacana itu muncul saat Bung Karno berada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957.

Alasan Bung Karno memilih Palangka Raya karena kota tersebut berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, tanah yang tersedia masih sangat luas. Bung Karno juga ingin menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun sebuah kota baru.

Bung Karno pun sudah menyiapkan grand design bagi Palangka Raya. Namun, wacana itu tak kunjung terealisasi hingga akhir masa pemerintahan Bung Karno. Sejak saat itu, rencana bak hilang ditelan zaman.

Gagasan pemindahan ibu kota kembali muncul era pemerintahan Orde Baru tahun 1990-an. Rencananya adalah memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang jaraknya 49-50 km dari Jakarta. Namun wacana itu juga tak jelas kelanjutannya.

Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di 2012, rencana ini muncul lagi ke permukaan. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif ibu kota negara, yaitu Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Sulawesi Selatan dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah).

Tapi SBY lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan nama The Greater Jakarta. Tapi lagi-lagi wacana hanya menjadi wacana.

Kemudian pada 29 April 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatasnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Rencana ini bukan lagi sekadar wacana. Sebab kajian dari berbagai aspek yang sudah dipertimbangkan dalam 1,5 tahun terakhir.

“Pak Presiden Jokowi pada April 2017 lalu sudah memerintahkan ke Bappenas untuk melakukan studi awal secara komprehensif. Studi awal itulah yang dipaparkan saat sidang kabinet pekan lalu. Isinya intinya pemindahan ibu kota sangat dimungkinkan dari berbagai aspek dan tinjauan,” kata eks Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, 9 Mei 2019.

Jokowi sendiri kala itu telah mengantongi tiga alternatif wilayah yang dapat dijadikan ibu kota baru. “Kami sudah siapkan 3 alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya, ada yang 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan ada juga yang 300 ribu hektar yang disediakan, meskipun kita belum putuskan mana yang kita pakai,” ungkap Jokowi. (*)

spot_img

Yuk Baca Juga

spot_img

Berita Terkait