Baca Juga

spot_img

Dugaan Penyerobotan Lahan, Komisi I Sidak ke Desa Sepatin

AKSELERASI – Kasus penyerobotan lahan kembali terjadi. Kali ini diduga dilakukan PT Pertamina Hulu Mahakam kepada masyarakat di Desa Sepatin, Anggana, Kutai Kartanegara. Masalah ini pun langsung direspon Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur dengan melakukan inspeksi mendadak, Selasa 7 Februari 2023.

Dimpimpin Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, rombongan juga diikuti anggota Komisi I DPRD Kaltim yang lain. Diantaranya Jahidin, Muhammad Udin, Rima Hartanti, serta sejumlah tenaga ahli.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, sidak dilakukan untuk memastikan ada tidaknya lahan milik masyarakat yang diserobot PT Pertamina Hulu Mahakam. “Kami kroscek lapangan atas persoalan lahan milik Hamzah, warga Desa Sepatin yang diduga diserobot oleh PT Pertamina Hulu Mahakam,” jelasnya.

Baharuddin Demmu menegaskan akan menyelesaikan masalah ini. Tujuannya, untuk menghindari permasalahan sengketa dan konflik berkepanjangan yang nantinya bisa mengorbankan masyarakat banyak.

Sementara itu, saat sidak, Baharuddin Demmu sempat berdialog dan meminta data-data dari masyarakat yang menjadi korban dari dugaan penyerobotan lahan di Desa Sepatin. Diketahui, masyarakat Desa Sepatin yang memiliki sertifikat di lahan itu mencapai 80 orang.

Data yang diperoleh Komisi I DPRD Kaltim ini berasal dari hasil pertemuan dengan pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Ternyata, lahan ini milik masyarakat atas pengakuan BPN,” jelasnya.

Baharuddin Demmu menguraikan, status hutan produksi harus dikeluarkan dulu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan IV Kaltimtara. Pasalnya, status lahan tersebut harus HPL atau Hak Pengelolaan Lahan sejak 1995.

Namun, peta satelit masih mencatat bahwa lahan di sana itu termasuk dalam kawasan hutan produksi. Seharusnya, tegas Baharuddin Demmu, Tim Terpadu berkomunikasi dulu dengan BPN agar ada sertifikat yang diambil.

“Kalau sertifikat yang diambil itu terbit, harusnya bertanya BPN untuk mengetahui statusnya,” bebernya. “Oleh karenanya, kami akan undang semua pihak. Karena kami tidak ingin ada korban. Kasihan rakyat kami ini,” tambah Baharuddin Demmu. (adv)

spot_img

Yuk Baca Juga

spot_img

Berita Terkait