AKSELERASI – Protes ratusan supir truk terhadap kewajiban uji KIR untuk mendapatkan fuel card 2.0 di kantor Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda –Ring Road III, Jalan HM Ardans– mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Syahri, kebijakan UPT PKB Dishub Kota Samarinda sudah tepat. “Saya pribadi sebagai anggota Komisi III sangat setuju,” akunya.
Kata Muhammad Syahri, yang menjadi sorotan bukan solarnya, tetapi bagaimana truk yang beroperasi itu harus laik jalan. Dalam konteks ini, tutur Muhammad Syahri, bukan berarti Komisi III DPRD Kota Samarinda tidak mendukung supir truk. “Karena memang aturan ini menjadi syarat kendaraan untuk laik jalan. Kami melihat ini dari sudut pandang keselamatan bagi supir truk,” ujarnya. “Sering kali truk terjadi kecelakaan akibat tidak dilakukannya uji KIR,” imbuh Muhammad Syahri.
Di sisi lain, jelas Muhammad Syahri, kebijakan fuel card sebenarnya menguntungkan bagi Kota Samarinda. Sebab, semua pemasukan dari sektor tersebut masuk dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda lewat pajak yang dibayar. “Kami dukung kebijakan ini. Tetapi juga harus diingat, distribusi solar bersubsidi juga harus tepat sasaran,” tukasnya. (adv)
