AKSELERASI – Sikap tak terpuji diperlihatkan oknum Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bontang. Saat rapat paripurna yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022, mereka justru tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Kondisi ini tak pelak mendapat sorotan serius Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Dalam rapat itu, politisi muda Partai Golongan Karya ini mengaku menyayangkan sikap sejumlah kepala OPD yang tidak hadir dalam rapat paripurna. Dia bahkan secara khusus mengungkapkan kekecewaannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, Ibnu Gunawan.
Bagi Andi Faizal Sofyan Hasdam, rapat paripurna sangat penting diikuti para OPD. Sebab, selain sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Bontang, kehadiran OPD terkait juga merupakan bukti kinerja mereka untuk mensukseskan program kerja Pemkot Bontang.
“Rapat (paripurna) ini kan membahas anggaran yang akan dikelola oleh OPD. Nah apalagi saat ini Satpol PP mengajukan tambahan 20 personel. Ini juga kan butuh persetujuan DPRD,” ulasnya. “Tolong ibu Sekda (Sekretaris Daerah Aji Erlynawati, Red.) ini di perhatikan,” timpal Andi Faizal Sofyan Hasdam, Senin 19 Oktober 2021.
Sementara itu, pendapat serupa juga diungkapkan Nursalam. Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang ini juga menyoal absennya Kepala Satpol PP Kota Bontang, Ibnu Gunawan. Politisi partai Golkar ini bahkan menyebut Ibnu Gunawan tidak pernah hadir setiap rapat paripurna.
Pernyataan itu disampaikan Nursalam saat menginterupsi rapat paripurna di Ruang Paripurna Sekretariat DPRD Kota Bontang.
“Apakah ada dispensasi khusus yang diberikan kepada Kepala Satpol PP, karena belum pernah saya lihat hadir dalam rapat,” tegasnya.
Selain ketidakhadiran kepala Satpol PP Kota Bontang, Nursalam juga mempersoalkan sikap sejumlah kepala OPD yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. Dari 31 kepala OPD, yang hadir dalam rapat paripurna justru tidak sampai 20 orang.
“Kita liat sendiri hari ini yang ada hanya segelintir orang,” sindirnya. “Saya minta kepada ibu Sekda sebagai atasan kepala OPD untuk menindaklanjuti masalah ini,” tutup Nursalam. (sur/adv)
