AKSELERASI – Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi mengungkapkan bahwa diantara 25 anggota dewan di Bontang dirinya paling terdampak dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu turut mengeluhkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sejak 3 September 2022 lalu.
Menurutnya, kenaikan BBM ini sangat membebani masyarakat, termasuk dirinya sebagai wakil rakyat. Apalagi kenaikan tersebut juga berimbas pada kenaikan harga bahan pokok.
” Mungkin dari 25 anggota dewan saya yang paling berasa dampaknya. Apalagi beberapa waktu lalu ada warga yang datang dan minta saya untuk menyampaikan aspirasinya ke teman-teman DPRD dan disampaikan ke pusat melalui partai saya (PKB),” ujarnya dalam ruang rapat paripurna DPRD Bontang, Senin (12/9/2022).
Ia pun secara tegas menolak kenaikan BBM tersebut, dan meminta pemerintah untuk tidak lepas tangan terkait persoalan ini dan segera mencari solusi agar BBM ini secara spesifik bisa dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu.
“Di wilayah saya itu hampir 80 persen mereka berprofesi sebagai nelayan, tentu kebijakan ini pasti sangat dirasakan kita semua. Khususnya masyarakat kecil,” ujarnya lagi.
Untuk itu ia sangat berharap pemerintah kota Bontang segera menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat untuk memberikan BLT yang diambil dari 2 persen APBD Perubahan.
“Pemerintah daerah mungkin bisa cepat menindaklanjuti instruksi Menteri Keuangan agar melakukan recofusing anggaran perubahan sebanyak 2 persen untuk membantu teman-teman yang berkonotasi hubungannya dengan kenaikan BBM ini seperti ojek, travel serta UMKM,” timpalnya.
Lebih lanjut, terkait instruksi tersebut Politisi Partai PKB ini menuturkan, akan membahas lebih lanjut terkait peraturan recofusing anggaran 2 persen ini bersama pemerintah daerah agar segera diimplementasikan ke masyarakat.
“Di anggaran perubahan ini akan segera kita bahas bersama pemerintah daerah. Karena harus segera direalisasikan mulai Oktober hingga Desember mendatang, agar inflasi di Bontang tidak tinggi,” tandasnya. (*)