AKSELERASI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang menginstruksikan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk siap menghadapi ancaman bencana tersebut, terutama pada masa El-Nino tahun 2023.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Tianur, yang menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Upaya Peningkatan Penanggulangan Karhutla pada masa El-Nino tahun 2023, yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Menko Polhukam memberi arahan langsung kepada instansi terkait untuk memonitor kejadian karhutla dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan patroli rutin bersama oleh Brigade Penanggulangan Karhutla yang ada di UPT KLHK, Brigdalkarhutla di KPH, TNI/Polri, serta para stakeholder pemegang izin pemanfaatan lahan,” kata Agus.
Ia menambahkan, Menko Polhukam juga meminta daerah untuk memanfaatkan teknologi untuk memantau titik hotspot agar selalu update dengan perkembangan karhutla.
“Para kepala daerah dan forkopimda agar selalu memantau prediksi iklim dan cuaca dari BMKG. Kerahkan seluruh sumber daya untuk melakukan penanggulangan karhutla dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Agus menjelaskan, bagi daerah yang mengalami kejadian karhutla yang masif agar segera menetapkan status siaga darurat atau tanggap darurat bencana karhutla agar penanggulangan karhutla dapat segera didukung sumber daya dari pusat.
“Lakukan pemadaman dini dengan seluruh unsur satuan wilayah, aparat daerah, stakeholders, masyarakat pada tingkat desa/tapak. Sinergikan pemadaman darat dan udara. Padamkan sesegera mungkin, gunakan metode yang tepat, jangan biarkan api membesar,” tuturnya.
Agus mengatakan, alasan klasik seperti tidak tersedianya anggaran jangan jadi penghalang. Ia meminta Menteri Keuangan tetap mengalokasikan anggaran bagi penanggulangan karhutla di masing-masing kementerian/lembaga terkait secara proporsional.
“Pemda juga harus mengalokasikan anggaran masuk dalam APBD masing-masing. Tingkatkan kapasitas tenaga dan sarpras karhutla yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kemudian segera bentuk satgas gabungan yang dikomandoi oleh gubernur dan bupati/walikota sehingga koordinasi antara kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah terjalin dengan baik,” pungkasnya. (ags/adv)
