Oleh:
Odjie Samroji
Akademisi dan Praktisi Manajemen SDM
Tahun Baru Hijriah selalu menjadi momentum penting untuk merenungkan kembali makna hijrah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan gerakan spiritual, sosial, dan kepemimpinan yang mengandung keberanian mengambil keputusan, keteguhan memegang nilai, kecermatan menyusun strategi, serta kemampuan membangun masyarakat baru.
Di balik hijrah terdapat pesan besar bahwa perubahan tidak lahir dari slogan, tetapi dari kejernihan visi, kesiapan berkorban, dan kemampuan melembagakan nilai dalam kehidupan bersama. Karena itu, hijrah tetap relevan dibaca sebagai inspirasi bagi kepemimpinan hari ini, terutama ketika bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mengelola rutinitas, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan perubahan.
Dalam konteks kepemimpinan nasional saat ini, spirit hijrah memberi pesan penting bahwa perubahan besar tidak boleh berhenti pada slogan. Visi pembangunan, agenda kemandirian, pemerataan kesejahteraan, penguatan sumber daya manusia, pemberantasan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan nasional 2025–2029 juga menempatkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai agenda penting yang membutuhkan kepemimpinan berintegritas, tata kelola yang kuat, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.
Di sinilah spirit hijrah menemukan makna aktualnya. Hijrah Nabi mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak boleh hanya hadir sebagai kekuasaan formal. Kepemimpinan harus menjadi kemampuan moral untuk memindahkan masyarakat dari keadaan yang rapuh menuju keadaan yang lebih kuat; dari ketergantungan menuju kemandirian; dari ketidakadilan menuju keberpihakan; dari tata kelola yang lemah menuju sistem yang amanah dan akuntabel.
Nabi Muhammad saw. tidak berhijrah karena menyerah. Beliau berhijrah karena membuka ruang baru bagi masa depan umat. Makkah adalah tempat lahirnya risalah, tetapi Madinah menjadi tempat nilai-nilai Islam dilembagakan dalam kehidupan masyarakat. Di Madinah, iman tidak berhenti sebagai keyakinan pribadi. Iman diterjemahkan menjadi persaudaraan, keadilan, musyawarah, perlindungan kelompok yang berbeda, dan tanggung jawab sosial.
Itulah inti kepemimpinan transformatif. Pemimpin transformatif tidak sekadar menjaga keadaan agar tetap berjalan, tetapi mengarahkan perubahan agar lebih bermakna. Ia bukan hanya administrator kekuasaan, melainkan penggerak kesadaran. Ia tidak cukup hanya memerintah, tetapi harus memberi arah, membangun kepercayaan, memperbaiki sistem, dan memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar menyentuh kehidupan rakyat.
Dalam hijrah Nabi, kita melihat perubahan yang dirancang dengan sangat matang. Perjalanan ke Madinah bukan tindakan spontan tanpa perhitungan. Ada strategi, pembagian peran, pemilihan waktu, pengamanan jalur, dan keterlibatan orang-orang yang dapat dipercaya. Abu Bakar ash-Shiddiq menjadi pendamping utama. Ali bin Abi Thalib menjalankan peran penting di Makkah. Asma binti Abu Bakar membantu penyediaan bekal. Bahkan penunjuk jalan dipilih berdasarkan keahlian, bukan semata-mata kedekatan.
Pelajaran ini sangat penting bagi kepemimpinan nasional. Niat baik saja tidak cukup. Retorika perubahan juga tidak cukup. Visi besar harus dijalankan melalui perencanaan yang jelas, birokrasi yang efektif, data yang akurat, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan yang kuat. Negara tidak bisa bergerak hanya dengan semangat, tetapi juga membutuhkan sistem yang bekerja.
Agenda nasional seperti kemandirian pangan, energi, dan air, misalnya, tidak dapat dicapai hanya dengan pernyataan politik. Pemerintah saat ini menempatkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari fondasi kemandirian bangsa dalam kerangka Asta Cita. Namun, keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan di semua level: pusat, daerah, birokrasi teknis, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat. Tanpa tata kelola yang jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, agenda besar mudah berubah menjadi sekadar dokumen perencanaan.
Spirit hijrah juga mengajarkan keberanian moral. Hijrah bukan perjalanan yang nyaman. Ada ancaman, kehilangan, pengorbanan, dan ketidakpastian. Namun Nabi menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak boleh disandera oleh zona nyaman. Ketika keadaan lama tidak lagi memberi ruang bagi tegaknya kebenaran dan kemaslahatan, pemimpin harus berani mengambil jalan perubahan.
Keberanian seperti ini sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional hari ini. Banyak persoalan bangsa bukan disebabkan oleh ketiadaan program, melainkan oleh lemahnya keberanian untuk membenahi akar masalah. Korupsi, birokrasi lamban, ketimpangan, rendahnya kualitas layanan publik, dan lemahnya disiplin kelembagaan tidak cukup diselesaikan dengan imbauan. Semua itu menuntut keteladanan, keputusan tegas, dan konsistensi dari pemimpin.
Dalam arah kebijakan pemerintahan saat ini, pelayanan publik dan integritas aparatur menjadi perhatian penting. Pesan tentang birokrasi yang bersih, pelayanan yang cepat, dan pejabat yang menjauhi korupsi akan sejalan dengan spirit hijrah apabila tidak berhenti sebagai peringatan moral, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pembenahan sistem: rekrutmen yang bersih, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang adil, serta budaya birokrasi yang melayani.
Hijrah Nabi juga memperlihatkan bahwa transformasi tidak dibangun oleh satu orang saja. Nabi memang pemimpin utama, tetapi perubahan besar di Madinah lahir dari kerja kolektif. Kaum Muhajirin membawa keteguhan iman dan pengalaman perjuangan. Kaum Anshar menghadirkan solidaritas, keterbukaan, dan kesediaan berbagi. Dari perjumpaan dua kelompok itu lahir masyarakat baru yang kuat karena dibangun di atas kepercayaan.
Ini menjadi pelajaran penting bagi kepemimpinan nasional. Membangun bangsa tidak mungkin dilakukan secara elitis dan tertutup. Pemerintah membutuhkan partisipasi publik, kritik akademik, kontrol masyarakat sipil, kekuatan dunia pendidikan, serta kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa. Pemimpin transformatif tidak alergi terhadap kritik, karena kritik yang jujur adalah bagian dari mekanisme perbaikan. Pemimpin yang matang tidak hanya ingin didengar, tetapi juga bersedia mendengar.
Lebih jauh, hijrah menegaskan bahwa perubahan harus berakar pada nilai. Tidak semua perubahan berarti kemajuan. Perubahan tanpa etika dapat melahirkan ketimpangan baru. Modernisasi tanpa keadilan dapat memperlebar jarak antara pusat dan daerah, antara elite dan rakyat, antara mereka yang kuat dan mereka yang rentan. Karena itu, pembangunan nasional harus selalu ditimbang dengan pertanyaan moral: siapa yang paling merasakan manfaatnya? Siapa yang paling terdampak risikonya? Apakah kebijakan ini memperkuat martabat rakyat atau hanya memperindah angka-angka laporan?
Di sinilah nilai amanah menjadi pusat kepemimpinan. Amanah bukan sekadar istilah religius, melainkan prinsip tata kelola. Seorang pemimpin disebut amanah bukan karena sering mengucapkan kata-kata moral, tetapi karena mampu menjaga kepercayaan publik melalui keputusan yang adil, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, keberpihakan pada rakyat kecil, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kebijakan secara terbuka.
Spirit hijrah mengajak pemimpin nasional untuk bergerak dari politik pencitraan menuju politik pengabdian. Dari orientasi kekuasaan menuju orientasi kemaslahatan. Dari pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan menuju pembangunan yang memastikan keadilan. Dari kebijakan yang bersifat top-down menuju kepemimpinan yang mendengar denyut kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, hijrah adalah keberanian untuk berpindah menuju keadaan yang lebih baik. Bagi individu, hijrah berarti memperbaiki diri. Bagi organisasi, hijrah berarti membenahi budaya dan sistem kerja. Bagi bangsa, hijrah berarti membangun tata kelola yang lebih adil, bersih, produktif, dan berorientasi pada masa depan.
Maka, memperingati hijrah Nabi tidak seharusnya berhenti pada seremoni kalender. Hijrah harus menjadi cermin bagi kepemimpinan nasional: apakah kekuasaan digunakan untuk melayani atau sekadar mempertahankan posisi? Apakah pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan atau hanya menghasilkan angka-angka administratif? Apakah rakyat semakin percaya kepada negara atau justru merasa semakin jauh dari pengambil kebijakan?
Kepemimpinan transformatif yang dijiwai spirit hijrah adalah kepemimpinan yang berani berubah, tetapi tetap berakar pada nilai. Ia tegas, tetapi tidak kehilangan kasih sayang. Ia visioner, tetapi tidak mengabaikan penderitaan rakyat. Ia strategis, tetapi tidak mengorbankan kejujuran. Ia membangun masa depan, tetapi tidak melupakan amanah moral yang menjadi dasar kekuasaan.
Dari hijrah Nabi, bangsa ini dapat belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kejernihan visi, keteguhan nilai, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan membangun kepercayaan. Jika spirit ini sungguh-sungguh dihidupkan dalam kepemimpinan nasional, maka hijrah bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan energi moral untuk membawa Indonesia menuju peradaban yang lebih adil, mandiri, dan bermartabat. (odj)
