AKSELERASI – Banyak hal menarik seputar pengurangan emisi karbon. Salah satunya program ini bisa menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Kalimantan Timur. Hal it diungkapkan Sutomo Jabir, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim. “Ini juga bisa sebagai motivasi masyarakat dan pemerintah untuk terus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Pernyataan Sutomo Jabir ini tentu bukan tanpa alasan. Saat mengundang Pemerintah Provinsi Kaltim, program pengurangan emisi karbon ini dibahas serius. Terlebih dengan adanya kesepakatan hasil kinerja atas pengurangan emisi di Kaltim yang akan dibayarkan oleh World Bank.
Oleh sebab itu, dalam pertemuan dengan Pemprov Kaltim, DPRD Kaltim meminta pemaparan seperti apa detailnya sehingga terjadi persepsi dan pemahaman sama dan semakin banyak pula PAD yang Kaltim dapatkan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan, tidak semua daerah memiliki potensi tersebut. “Kaltim menjadi salah satu yang beruntung mendapatkannya,” katanya.
Sebagai informasi, pembayaran kinerja yang akan disalurkan melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan ke pelaksana Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional dialokasikan untuk responsibility, performance, dan reward sesuai dengan dokumentasi Benefit Sharing Plan atau BSP.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga mencantumkan bahwa dana yang disalurkan setiap tahunnya tersebut agar dicatat Pemprov Kaltim sebagai target pendapatan daerah. “Ini akan berpotensi memberi pendapatan yang besar kedepannya. Ini yang harus diberi pemahaman kepada stakeholder. Dari level provinsi hingga desa, sehingga timbul kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan,” jelasnya.
“Dengan begitu pasokan apa-apa saja yang bisa mengurangi emisi karbon kita kedepan semakin banyak dan memiliki nilai tawar besar dimata dunia internasional,” tambah Sutomo Jabir. (adv)
