Baca Juga

spot_img

Wakil Ketua DPRD Kaltim Dorong Penguatan Sektor Pertanian

AKSELERASI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Muhammad Samsun mendorong penguatan sektor pertanian sebagai potensi unggulan bagi masyarakat. Terutama di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mencontohkan, salah satunya membentuk kelompok-kelompok tani.

“Kita terus mendorong masyarakat khususnya bermata pencaharian petani, agar membentuk kelompok-kelompok tani, supaya memudahkan nantinya menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi, karena legalistasnya jelas tidak diperuntukkan perorangan,” sebutnya.

Menurutnya, bantuan pemerintah sangat memungkinkan diterima masyarakat manapun, seperti pupuk, Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan peningkatan jalan usaha tani. Hal tersebut menjawab pertanyaan seorang warga dalam sesi diskusi dengan warga Loa Ipuh Kecamatan tenggarong.

“Kita boleh tidak punya DPR, boleh tidak punya Presiden, boleh tidak punya TNI POLRI, tapi kita tidak boleh tidak punya petani. Karena setiap hari sejak bangun tidur produk para petani yang paling dicari, seperti nasi, kopi, teh, sayur mayur dan lainnya,” paparnya.

Muhammad Samsun meminta kepada para petani untuk lebih semangat, apalagi dengan kedatangan IKN akan banyak permintaan yang harus diisi oleh produk pertanian, inilah potensi besar di sektor pertanian.

“Orang tua saya petani, beliau berpesan jangan dihitung pendapatan petani itu, biaya produksi dan hasilnya tidak sesuai harapan. Bukan soal seberapa banyak dapat uangnya namun lihat keberkahan petani itu, petani itu hidup dan menghidupi, betapa mulianya petani itu,” ujarnya.

Muhammad Samsun juga memberi pemahaman kepada masyarakat terkait beberapa keluhan seperti persoalan legalitas kawasan lahan Area Penggunaan Lain (APL), pertanian, jalan usaha tani, bantuan pupuk, dan peningkatan sumber daya manusia untuk petani yang lebih baik.

“Untuk kawasan APL yang kosong digarap saja untuk dijadikan lahan pertanian dan sebagainya, mengenai legalitasnya bisa sambil diproses seperti yang direkomendasikan Bupati Kukar, sehingga itu tidak menjadi kendala,” tutupnya. (adv)

spot_img

Yuk Baca Juga

spot_img

Berita Terkait