AKSELERASI – Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang ditentukan oleh panjang atau tinggi badan menurut umur. Stunting dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain asupan gizi yang kurang, sanitasi yang buruk, dan kesehatan ibu hamil yang kurang baik.
Stunting merupakan masalah serius yang harus ditangani secara serius. Stunting dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan anak, bahkan dapat menurunkan produktivitas masyarakat di masa depan.
Di Indonesia, stunting masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 24,4%. Angka ini masih di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 14% pada tahun 2030.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga terus berupaya untuk menurunkan prevalensi stunting. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim Tresna Rosano mengatakan, stunting merupakan bencana juga sebenarnya. Hal ini karena stunting dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan anak, bahkan dapat menurunkan produktivitas masyarakat di masa depan. “Jadi kita ada tim pelaksanaan SPM, salah satunya menangani kasus stunting ini,” terang Tresna.
Tresna mengatakan, BPBD Kaltim berperan sebagai koordinator dalam penanganan stunting. BPBD Kaltim akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penanganan stunting. “Sementara untuk teknis dan bagaimana cara menyelesaikan permasalah, tetap kepada Dinas Kesehatan dan SKPD terkait,” kata Tresna.
Tresna menegaskan kembali, terkait data dan teknis pelaksanaannya tetap dari Dinas Kesehatan dan SKPD terkait. Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan prevalensi stunting di Kaltim dapat turun menjadi 19,5% pada tahun 2024. Target ini diharapkan dapat dicapai melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat bersama-sama. (ags/adv)
