AKSELERASI – Masalah pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang. Dalam kesempatan itu, Veri menyampaikan pendapatnya perihal minimnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah pemilihannya, yakni Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Katanya IKN ada di Kalimantan Timur? Tapi bagaimana sumber daya manusia kita bisa bersaing ketika Ibu Kota Negara itu ada di sini, sementara fasilitas pendidikan kita tidak merata,” kata Veridiana Huraq Wang.
Menurutnya, anggaran wajib pendidikan adalah 20 persen dari APBD. Maka, jika melihat APBD Kaltim yang mencapai Rp20 triliun, artinya ada Rp4 triliun anggaran yang ada di Dinas Pendidikan.
“Seyogyanya anggaran ini bisa dinikmati oleh seluruh wilayah Kalimantan Timur. Tetapi faktanya hari ini ada sekolah-sekolah yang sarana dan prasarananya masih minim, terutama yang ada di daerah pedalaman, pinggiran, dan daerah tertinggal,” ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.
Maka itu, Veri meminta agar Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik segera mengevaluasi program-program kerja di bidang pendidikan agar terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara proporsional antara daerah perkotaan, daerah pinggiran, dan daerah pedalaman.
“Mohon kiranya juga dievaluasi untuk kinerja-kinerja kepala perwakilan dari Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten kota pak. Khususnya untuk sekolah menengah atas yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ucapnya
Veri menegaskan, pendidikan bagi masyarakat Kaltim sangat penting, pasalnya menjadi bekal Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut, agar mampu bersaing dan siap menyambut Ibu Kota Nusantara di Benua Etam. (adv)
