AKSELERASI, KUTIM – “Kami tidak hanya menyentuh pangkalnya, tapi juga menjala ujungnya.” Ungkapan itu menggambarkan bagaimana Pemkab Kutai Timur membangun sektor perkebunan kakao dari hulu hingga hilir, dengan menekankan peningkatan kualitas, hilirisasi produk, serta daya saing pasar nasional maupun global.
Plt. Kepala Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kutai Timur, Aminuddin Aziz, menyampaikan bahwa transformasi komoditas perkebunan bukan lagi soal kuantitas semata, tapi pada konsistensi mutu dan keberlanjutan usaha petani.
“Masih banyak petani yang menyadap hanya fokus pada jumlah, bukan kualitas. Kami fasilitasi mereka agar bisa memproduksi lebih bagus. Tinggal bagaimana petani bisa konsisten menjaga standar mutu yang telah diberikan dalam pelatihan dan pendampingan,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Sejak awal tahun, sejumlah kelompok tani kakao di Kecamatan Karangan dan Kaubun telah dibina secara intensif. Salah satunya Poktan Kakao Sejahtera di Kaubun yang kini mampu menghasilkan olahan coklat skala UMKM. Mereka telah menerima bantuan sarana prasarana, pelatihan magang ke Bandung, serta pendampingan untuk sertifikasi halal dan indikasi geografis.
Program ini menjadi bagian dari strategi hilirisasi yang tengah diperkuat, termasuk penyusunan dokumen investasi sektor kakao oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuannya, agar kakao Kutim tidak hanya berhenti sebagai bahan baku, tetapi menjelma sebagai produk unggulan olahan, seperti coklat Karangan yang telah dikenal akan kualitasnya.
“Coklat Karangan punya kualitas yang diakui. Mengapa tidak kita jadikan produk unggulan seperti coklat Belgia? Kita ingin nama Karangan juga mendunia,” tambah Aminuddin.
Dari data pemerintah provinsi, telah dilakukan program peremajaan tanaman kakao rakyat seluas 2.920 hektare. Hasilnya, produksi mencapai 229,33 ton per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 780 petani. Namun, di balik capaian itu, masih ada tantangan serius—terutama pada ketersediaan pupuk dan minimnya perawatan intensif tanaman.
UMKM pengolah coklat pun masih terbatas skala produksinya, sehingga belum semua mampu memenuhi standar kemasan dan sertifikasi. Untuk menjawab persoalan itu, Dinas Perkebunan terus menggulirkan bantuan teknologi, pemasaran langsung ke pasos (pengepul/pabrik), hingga penguatan unit pengolahan di kelompok tani.
“Saat ini sedang berlangsung magang 15 petani di Bandung. Kita siapkan mereka jadi pelaku hilirisasi yang siap bersaing,” jelasnya.
Jika kesinambungan program ini terus dijaga, kakao Karangan berpeluang besar menjadi ikon baru perekonomian Kutim yang membanggakan, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga internasional. (ADV)
