AKSELERASI – Kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) berdampak pada ketersediaan air dan bahan pokok masyarakat, terutama di daerah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu.
Koordinator Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Cahyo Kristianto mengatakan, pihaknya telah meminta update data dari pemerintah daerah setempat tentang stok bahan pokok dan kebutuhan air bersih.
“Kami agak lebih perhatian lebih intens ke Mahakam Ulu dulu karena di sana air normal saja bahan-bahan makanan itu juga lumayan tinggi. Harga gas melon saja sudah Rp50.000. Jadi kita minta untuk dampak dari cuaca panas ini mereka update juga,” ujarnya di Samarinda, Selasa.
Ia menambahkan, BPBD Kaltim juga berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan dropping bahan makanan pokok ke daerah yang terisolir akibat kekeringan.
“Berapa stok gas, berapa stok beras yang ada sampai di Long Appari itu kita minta. Jadi supaya kita segera bisa melakukan dropping bahan makanan pokok itu ke sana. Tapi sungainya masih bisa dilewati menggunakan kapal yang lebih besar sedikit dari kase. Jadi masih nyampai ke sana,” katanya.
Menurut Cahyo, dampak kekeringan di Kaltim sangat luar biasa. Selain menyebabkan kesulitan air dan bahan pokok, kekeringan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Kalau ISPA di Kutai Barat itu masih aman-aman saja, walaupun enggak lumayan kita melihat enggak enaknya gitu loh. Tapi rata-rata itu kiriman dari Kalimantan Tengah karena anginnya ini mengarah dari barat ke timur. Putaran anginnya begitu,” tuturnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang ekstrem. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak membakar lahan atau sampah yang bisa memicu karhutla.
“Kita harapkan masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan. Jangan sampai ada yang membakar lahan atau sampah. Kita juga siapkan alat pemadam kebakaran ringan di setiap desa. Kita juga minta bantuan TNI dan Polri untuk melakukan patroli dan penegakan hukum,” pungkasnya. (ags/adv)
