AKSELERASI, KUTIM – Meskipun dihantam penurunan drastis Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat, Pemkab Kutai Timur (Kutim) tetap bersikukuh melanjutkan 50 Program Unggulan yang menjadi landasan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Kondisi keuangan yang melemah rupanya tak menyurutkan niat untuk terus bergerak.
Plt Sekretaris Bappedda Kutim, M. Syaiful, menyebut bahwa meski APBD 2026 menyusut hampir setengah dari Rp9,2 triliun menjadi Rp4,8 triliun, pemerintah tetap akan mengimplementasikan program prioritas sesuai visi kepala daerah.
“Kalau mau ideal, tentu semua program bisa dijalankan penuh sejak awal. Tapi dengan kondisi transfer pusat yang turun hampir 50 persen, kita harus melakukan penyesuaian bertahap,” ujar Syaiful di Ruang Kerjanya, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, pelaksanaan akan disesuaikan secara bertahap baik dari sisi waktu maupun skalanya, sambil tetap memprioritaskan efektivitas program sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri.
“Program tetap berjalan. Mungkin waktunya saja yang bergeser, karena kita juga harus melihat potensi dan prioritas. Ketika nanti ada ruang fiskal yang memungkinkan, bisa saja 50 program itu dijalankan serentak,” imbuhnya.
Menariknya, di tengah situasi fiskal yang menantang, Pemkab Kutim justru melihat peluang untuk mengarahkan anggaran secara lebih fokus ke sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Mungkin ini saatnya kita merefresh dan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang benar-benar berdampak langsung. Ini bagian dari proses penyesuaian di awal kepemimpinan,” jelas Syaiful.
Program-program tersebut terbagi dalam tiga kategori utama: Kutim Hebat, Desa Hebat, dan Kota Hebat. Di dalamnya mencakup berbagai inisiatif dari bantuan rumah layak huni, dukungan untuk RT, hingga beasiswa untuk pelajar hafidz/hafidzah.
Sejumlah program lainnya mencakup asuransi gagal panen, pembukaan lahan pertanian, layanan pendidikan dan kesehatan gratis, internet gratis di sekolah, serta anjungan Dukcapil mandiri di desa-desa.
“Kami ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat, tidak sekadar infrastruktur besar, tapi juga layanan dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari,” tegasnya lagi.
Pelaksanaan bertahap dinilai menjadi langkah strategis agar program tidak hanya sekadar simbolis, melainkan benar-benar terukur dan adaptif terhadap kondisi anggaran.
Syaiful menambahkan bahwa Pemkab Kutim juga tengah menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta melakukan efisiensi belanja pada sektor non-prioritas. Di saat bersamaan, skema pembiayaan alternatif dengan swasta pun mulai disiapkan.
“Ini tentang menjaga arah pembangunan tetap berjalan, walaupun langkahnya tidak bisa sebesar tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap bergerak,” ungkapnya.
Dengan strategi yang realistis namun tetap terarah, Kutim berharap program-program tersebut mampu menjadi motor utama perubahan sosial dan ekonomi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa walaupun fiskal sedang sempit, semangat melayani tetap kami jaga. Ini bukan soal janji, ini soal komitmen,” pungkas Syaiful. (ADV)
