AKSELERASI – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik diminta untuk segera menangani penanganan kasus stunting di Benua Etam. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, beberapa waktu lalu.
“Stunting di Kaltim tak turun-turun, masih di angka 23 persen. Itu sudah jadi salah satu prioritas pemerintah pusat juga. Setahu saya, pemerintah pusat juga sudah kirim bantuan-bantuan banyak untuk penanganan stunting,” katanya, kemarin.
Bagi politisi PDIP ini, stunting merupakan masalah serius yang berdampak pada kualitas SDM generasi penerus. Stunting menggambarkan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan dari ukuran semestinya. Faktor-faktor pemicu stunting sangat kompleks dan harus ditangani dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anaknya.
“Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan posyandu di desa-desa. Jika dijalankan sesuai prosedur, tumbuh kembang anak dapat terawasi penggiat posyandu,” ujarnya.
Ananda Emira Moeis mengemukakan pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup baik untuk posyandu-posyandu. Tapi, ia berharap agar penanganan stunting bisa lebih dimaksimalkan agar bisa mencapai angka di bawah standard nasional.
Disamping itu Ananda Emira Moeis menjelaskan, posyandu berperan vital untuk menangani stunting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.
“Posyandu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui Posyandu, kita bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Kaltim,” pungkasnya. (adv)
