AKSELERASI – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengungkapkan ekonomi di Benua Etam masih didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari penjualan Minyak dan Gas Bumi (Migas), disusul tambang batu bara. Sementara kontribusi sektor perkebunan dan pertanian masih sangat kecil dan belum dilirik dibanding kedua sektor pertambangan.
“Pemprov bersama seluruh stakeholder di Kaltim perlu keluar dari ketergantungan sektor migas untuk pendapatan daerah. Salah satu sektor yang patut diperjuangkan adalah pertanian dalam arti luas,” katanya.
Bagi politisi PDIP ini, sektor pertambangan terbatas dan akan mengalami habis suatu saat. Sementara sektor pertanian merupakan komoditi yang dibutuhkan manusia dan berkelanjutan. “Pemprov harus bisa mengembangkan sektor pertanian sebagai alternatif. Sektor pertanian dinilai memiliki potensi yang besar, terutama menjelang pindahnya IKN ke Kaltim,” sebutnya.
Muhammad Samsun menyatakan, dengan adanya IKN, jumlah penduduk di Kaltim akan bertambah secara signifikan. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan pangan di Kaltim. “Kami harap, Pemprov Kaltim bisa manfaatkan peluang ini untuk hadirkan pemenuhan pangan yang mandiri dan berkualitas. Kami juga harap, sektor pertanian bisa beri kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah,” kata Samsun.
Samsun menambahkan, DPRD Kaltim sudah usulkan agar Pemprov Kaltim bisa tambah alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Ia berharap, dengan anggaran yang lebih besar, sektor pertanian bisa lebih maju dan modern.
“Kami sudah realisasikan usulan ini. Alokasi anggaran untuk pertanian sudah dapat tambahan. Kami harap, Pemprov Kaltim bisa gunakan anggaran ini dengan baik dan efektif,” ujarnya. (adv)
