AKSELERASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menorehkan prestasi tingkat nasional. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai Pemkab Kukar berhasil mengendalikan inflasi di daerah. Lantaran dianggap memiliki kinerja yang baik, Pemkab Kukar diganjar insentif fiskal tahun anggaran 2023.
Reward itu diserahkan langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Asisten I Akhmad Taufik Hidayat saat Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu Jakarta Pusat.
Dalam kesmepatan itu, Pemkab Kukar bersama 33 daerah lainnya menerima insentif fiskal sebesar Rp 330 miliar. “Pemerintah daerah sekarang diberikan banyak insentif dalam rangka memberikan motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar”, kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, Kemkeu menyalurkan insentif fiskal kinerja tahun berjalan 2023 untuk kategori pengendalian inflasi daerah serta percepatan belanja daerah dan dukungan penggunaan produk dalam negeri.
Sri Mulyani menyebut, daerah yang menerima insentif fiskal terkait pengendalian inflasi terus berubah. Hal itu menunjukkan kompetisi dalam kategori ini berjalan sangat baik. Sementara insentif untuk percepatan belanja daerah dan dukungan penggunaan produk dalam negeri masing-masing sebesar Rp 750 miliar.
“Pemberian insentif fiskal dibagi berdasarkan beberapa kategori untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah di tiap-tiap kategori,” terangnya.
Sementara itu, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, pengendalian inflasi merupakan bagian dari kewajiban Pemkab Kukar bersama seluruh pihak untuk menekan inflasi. “Apa yang sudah dilakukan Pemkab Kukar akhirnya mendapatkan kompensasi berupa transferan dana insentif fiskal diberikan oleh Pemerintah Pusat,” paparnya.
“Pemerintah daerah akan memanfaatkan dana sebesar Rp 9.864.642.000 yang diberikan ini sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dalam menekan inflasi. Seperti contohnya bantuan dalam bentuk operasi pasar untuk meredam harga bahan kebutuhan pokok yang ada di wilayah kabupaten, kecamatan dan desa di Kukar sehingga harga tetap stabil dan aman pada masyarakat,” sambung Akhmad Taufik Hidayat.
Dia berharap, upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah bisa mendapatkan hasil untuk menekan kemiskinan ekstrem di masyarakat hingga bisa mengentaskan kemiskinan. “Semakin besar kompensasi yang diberikan maka akan semakin besar pula bantuan pada masyarakat,” tukasnya. (adv/diskominfokukar)
