AKSELERASI – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono merespon keluhan warga Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir terkait ketersediaan air minum bersih yang selama ini mengalami kesulitan.
“Ada beberapa warga di Kelurahan Sambutan menyampaikan keluhan karena kesulitan terkait pemasangan air bersih dari PDAM,” kata Tiyo sapaan akrabnya.
Tiyo menyebutkan bahwa, ada beberapa warga yang belum terpasang air PDAM, padahal mereka sudah mengajukan permohonan sejak lama. Namun akan terus mengawal agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.
“Kita akan segera melakukan koordinasi dan mengadvokasi terkait keluhan warga dengan pihak terkait, baik itu pemerintah kota maupun provinsi. Tapi kami belum bisa mengeksekusi, karena tugas eksekusi adalah lembaga eksekutif. Kami hanya bisa mendorong dan mengingatkan agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain masalah air bersih, Toyo juga menyebutkan beberapa infrastruktur lain yang menjadi keluhan warga, seperti perbaikan drainase, jalan, dan lampu penerangan.
“Beberapa infrastruktur yang terkait perbaikan drainase dan lain-lain juga kami koordinasikan dengan Pemkot setempat. Jika memungkinkan kami upayakan dari aspirasi melalui bankeu provinsi,” imbuhnya.
Legislator Dapil Kota Samarinda ini mengungkapkan bahwa, masih ada beberapa warga di Kecamatan Sambutan yang belum mengetahui program-program pemerintah provinsi maupun pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan mereka.
“Kami menemukan bahwa ada warga yang belum tahu tentang Beasiswa Kaltim Tuntas, Rumah Sehat Layak Huni, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Pra-Kerja, jamban sehat, dan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini menyebutkan bahwa, program-program tersebut sangat bermanfaat bagi warga, yang berdampak pada perekonomian dan kesehatan masyarakat.
Ia mengimbau agar warga lebih proaktif untuk mencari informasi dan mengurus persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan program-program tersebut.
“Kami dari DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah provinsi dan pusat untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada warga. Namun, warga juga harus berpartisipasi dan mengambil kesempatan yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tandasnya. (Iw/Adv)
