AKSELERASI – Pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara berlangsung di Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi, Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis 22 November 2023 hingga Jumat 23 November 2023. Dalam kegiatan ini, turut hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud.
Sebagai informasi, pembekalan ini bertajuk “Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2023”. Rangkaian program PAKU Integritas terdiri dari executive briefing penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan, pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas, serta Pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami. Adapun peserta kegiatan adalah pimpinan dan pejabat struktural Eselon 1 di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi fokus area KPK 2023.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, kegiatan ini sangat penting. Khususnya untuk mengingatkan jajaran penyelenggara negara di daerah, baik gubernur beserta jajaran, pimpinan legislatif beserta seluruh anggota, serta pejabat eselon I kementerian.
“Tentu kita diingatkan melalui pembekalan ini. Apa saja hal-hal yang harus dihindari dan hal-hal yang harus dibangun agar tercipta pemerintahan yang berintegritas dan terhindar dari tindak korupsi,” katanya..
Bagi politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, kegiatan ini membangun keteladanan bagi diri, keluarga dan lingkungan kerja untuk tidak melakukan tindakan melanggar aturan dengan menerapkan integritas. Tidak kalah pentingnya, ucapnya, bagaimana memahami tentang korupsi, sehingga mampu melakukan upaya atau tindakan anti korupsi.
“Fenomena serta dinamika zaman dan kepemimpinan membawa konsekuensi pergeseran atau perubahan yang menjadi tantangan tersendiri agar penyelenggara negara mampu mempertahankan integritas,” ujarnya. “Integritas bukan hal baru bagi penyelenggara negara dan akan mudah dilakukan selama sistem berjalan dengan baik dan tidak ada tekanan atau hal-hal yang bisa mempengaruhi terwujudnya good and clean governance,” timpal Hasanuddin Mas’ud. (fai/adv)
