AKSELERASI, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bergerak cepat merespons instruksi Presiden RI Prabowo Subianto mengenai percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyatakan rasa syukurnya bahwa Kutim kini menjadi salah satu daerah yang paling siap dalam implementasi program penguatan ekonomi kerakyatan ini.
Usai mengikuti Zoom Meeting bersama Presiden Prabowo, Bupati Ardiansyah langsung menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk mempercepat proses konstruksi di lapangan.
“Saya tadi sudah langsung komunikasi dengan Dinas Koperasi, dengan Disperindag dan DPMDes,” ujar Bupati Ardiansyah.
Didampingi Dandim 0909/KTM Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto dan sejumlah kepala dinas terkait, Bupati menyampaikan bahwa dari total 141 desa dan kelurahan definitif, Kutim telah berhasil menyiapkan 81 titik yang sudah siap dibangun untuk program KDKMP.
“Bersyukur dari informasi Pak Dandim, kita tertinggi sudah itu,” jelasnya, menyoroti progres Kutim yang melampaui banyak daerah lain.
Selain menggenjot Koperasi Merah Putih, Pemkab Kutim juga memperkuat dukungan ekonomi langsung ke tingkat masyarakat paling bawah melalui program “Banksus Desa” (Bank Khusus Desa) yang menyasar Rukun Tetangga (RT).
Program Banksus Desa ini memiliki fungsi ganda yakni pertama, sebagai peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong masyarakat di tingkat RT meningkatkan produktivitas dan kedua, sebagai antisipasi masalah sosial seperti kemiskinan dan stunting.
Bupati Ardiansyah mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemkab telah mengalokasikan dana Rp 50 juta per RT untuk infrastruktur, dan kini disiapkan tambahan dana untuk menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat secara lebih masif. Diharapkan program ini mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam tiga tahun ke depan.
Dalam upaya meningkatkan penerimaan dan akuntabilitas daerah, Bupati Ardiansyah juga menyoroti masalah pendataan komoditas yang diekspor keluar dari Kutim. Ia menekankan perlunya data yang akurat agar daerah tidak kehilangan jejak nilai ekonomis.
“Yang dikirim itu 100, tapi kita tahu punya 10. Kenapa? Karena kita tidak punya data,” terangnya.
Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) diinstruksikan untuk segera menginventarisasi semua barang yang diekspor agar tercatat resmi di Kutim, dan bukan hanya terdata di daerah lain.
Secara keseluruhan, Ardiansyah menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk mendukung penuh mandat Presiden menghidupkan kembali 82.000 Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh Indonesia. Dengan 141 desa/kelurahan definitif, Kutim berkomitmen mencapai target maksimal KDKMP di setiap wilayahnya.(Adv)
