Odjie Samroji
Mahasiswa Program Doktor Manajemen Universitas Negeri Surabaya
Kabar UMP Kalimantan Timur 2026 yang naik menjadi Rp 3.762.431 dan UMK tertinggi yang menembus sekitar Rp 4,39 juta di Berau memang terdengar seperti angin segar. Tetapi seperti banyak keputusan yang menyangkut dapur orang banyak, dampaknya jarang sesederhana angka di kertas. Di warung kopi pinggir jalan, di teras rumah selepas Magrib, obrolannya biasanya tetap sama: “Naik upah itu bagus, tapi benar dibayar tidak? Terus harga kebutuhan ikut naik lagi tidak?”
Harapan paling mudah dipahami adalah soal daya beli. Kalau upah benar-benar naik dan sampai ke tangan pekerja, uang itu cepat sekali berputar. Warga Kaltim punya kebiasaan hidup yang guyub: belanja di pasar, ngopi di tempat langganan, bantu keluarga, kumpul-kumpul kecil yang selalu ada biaya. Dari situ ekonomi bergerak, terutama untuk UMKM yang hidup dari transaksi harian. Banyak usaha kecil bukan butuh teori besar—mereka butuh pembeli yang masih sanggup mengeluarkan uang tanpa mengorbankan kebutuhan paling dasar.
Tapi kenaikan upah minimum bukan otomatis berarti kesejahteraan naik. Yang sering jadi soal adalah kepatuhan dan pengawasan. Tidak semua pekerja bekerja di perusahaan besar dengan administrasi rapi. Banyak yang statusnya kontrak pendek, alih daya, atau kerja informal yang tidak pernah “terlihat” saat bicara UMP/UMK. Kalau yang menikmati kenaikan hanya sebagian pekerja formal, sementara yang lain tetap di upah yang segitu-gitu saja, dampaknya akan timpang: yang satu merasa terbantu, yang lain tetap berjuang dengan cara lama.
Dari sisi pengusaha kecil-menengah, kenaikan upah kadang terasa menakutkan, bukan karena mereka tidak mau pekerjanya sejahtera, tetapi karena mereka sendiri sedang menghitung napas. Karena itu, kebijakan upah seharusnya diiringi langkah yang membuat usaha lebih kuat: akses pembiayaan yang masuk akal, pelatihan kerja yang benar-benar kepakai, bantuan adopsi teknologi sederhana, dan kepastian pasar. Kalau produktivitas naik, upah lebih tinggi tidak terasa sebagai beban semata. Ia jadi investasi yang kembali dalam bentuk kualitas kerja dan layanan.
Kaltim juga punya persoalan lama: ekonomi yang masih kuat bergantung pada sektor ekstraktif. Upah sektoral yang lebih tinggi di sektor tertentu wajar, tapi di sisi lain bisa memperlebar jarak antarsektor dan antardaerah. Kita sudah sering melihat bagaimana orang berbondong-bondong mengejar sektor “uang besar”, sementara sektor lain tertinggal. Padahal, ketahanan ekonomi kita tidak bisa selamanya ditopang siklus komoditas. Kita butuh diversifikasi yang nyata—bukan slogan—agar saat harga komoditas turun, hidup warga tidak ikut terjun.
Soal yang paling “terasa” bagi keluarga pekerja bukan hanya angka upah, tapi biaya hidup. Kenaikan kos, transportasi, harga pangan, dan kebutuhan sekolah anak sering datang diam-diam, pelan tapi pasti. Karena itu, harapannya pemerintah tidak berhenti di penetapan UMP/UMK. Yang lebih penting adalah mengendalikan beban hidup: rantai pasok pangan yang lebih efisien, transportasi publik yang lebih nyaman dan terjangkau, hunian pekerja yang tidak memeras, serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Kalau pengeluaran bisa ditekan, kenaikan upah akan benar-benar menjadi kenaikan kesejahteraan, bukan sekadar mengejar angka.
Pada akhirnya, kenaikan UMP/UMK ini idealnya menjadi awal kebijakan yang lebih manusiawi: bukan hanya mengumumkan, tetapi mengawal; bukan hanya menetapkan, tetapi memastikan sampai ke pekerja; bukan hanya bicara pertumbuhan, tetapi memastikan warga ikut merasakannya. Di tanah Kaltim yang dikenal tegas tapi hangat, yang punya budaya saling menolong dan menjaga muka orang lain, semestinya kesejahteraan juga tumbuh dengan cara yang adil. Upah yang naik itu penting, tapi yang lebih penting lagi: hidup yang benar-benar terasa lebih ringan. Semoga. (Odj)
