AKSELERASI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Disdikbud Kaltim) terus melakukan inovasi baru dalam pengelolaan administrasi.
Bahkan, saat ini Disdikbud Kaltim telah menerapkan sistem paperless atau tanpa kertas dalam pengelolaan surat menyurat. Hal ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah berbasis elektronik dan menghemat anggaran.
Kepala Disdikbud Kaltim, Muhammad Kurniawan mengungkapkan bahwa, sistem paperless dapat memudahkan dalam menandatangani dan mendisposisikan surat-surat yang masuk.
Kurniawan juga mengaku bahwa, penggunaan paperless bisa menandatangani puluhan surat dalam sehari dengan menggunakan aplikasi di ponsel pintarnya.
“Kadang-kadang dalam sehari itu bisa 150 surat yang masuk surat melalui saya. Jadi semua surat dari instansi lain kita scanner masuk di sini saya baca nanti suratnya, saya akan mendistribusikan ke mana sesuai dengan bidang-bidangnya,” kata Kurniawan.
Selain itu, paperless juga dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Sehingga pengurusan administrasi bisa lebih cepat.
“Dimanapun kita berada bisa kita lakukan. Belum lagi saya biasanya, sepulang perjalanan dinas misalnya, itu bekas sudah bertumpuk karena tidak ditandatangani. Sehingga dengan adanya ini kita bisa disposisikan surat itu,” ungkap Kurniawan.
Sistem paperless juga bisa menghemat anggaran yang biasanya digunakan untuk membeli kertas, tinta, dan alat tulis lainnya.
Selain itu, ia juga mengikuti Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik.
“Jadi selain menjadi lebih cepat, ini juga bisa lebih mudah dan hemat anggaran,” terangnya.
Ia juga mengapresiasi kerjasama antara Disdikbud Kaltim dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengoperasian sistem paperless ini. Serta berharap agar sistem paperless yang diterapkan Disdikbud Kaltim bisa menjadi contoh bagi instansi lain di daerah ini.
“Saya berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi instansi lain di Kaltim untuk mengikuti langkah kami. Karena ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran,” serunya. (Iw/Adv)
