Odjie Samroji
Analis Kebijakan Publik
Kemarin, 12 Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan modernisasi Kilang Pertamina Balikpapan (RDMP RU V) yang diklaim menaikkan kapasitas dari sekitar 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari dan menelan investasi sekitar US$7,4 miliar.
Narasinya langsung mengarah ke kata-kata besar: ketahanan energi, hilirisasi, pengurangan impor. Secara nasional, itu terdengar masuk akal. Tapi bagi warga Kaltim, terutama Balikpapan dan kawasan penyangga, pertanyaan yang lebih jujur justru sederhana: ini proyek raksasa benar-benar memperbaiki hidup kami, atau hanya menambah daftar seremoni yang manfaatnya jauh dan sulit disentuh?
Pengalaman publik dengan proyek-proyek ekstraktif dan energi di Kaltim membuat kewaspadaan semacam ini wajar. Daerah ini sudah lama menjadi lumbung energi: batu bara, migas, dan sekarang ditambah beban sebagai rumah bagi Ibu Kota Nusantara. Namun rasa “dapatnya apa” sering tak sebanding dengan rasa “menanggungnya apa”.
Maka ketika kilang diperbesar dan disebut mampu memproduksi jutaan kiloliter bensin per tahun serta menambah output LPG—bahkan ada klaim penurunan impor LPG sekitar 4,9%—warga berhak meminta indikator yang lebih dekat dengan dapur dan dompet: apakah harga dan distribusi lebih stabil, apakah antrean berkurang saat pasokan seret, apakah ongkos logistik turun, apakah kualitas udara di sekitar kilang membaik, dan apakah pendapatan daerah benar-benar kembali menjadi layanan publik.
Janji lapangan kerja sering dijadikan pembenaran utama. Memang, selama konstruksi proyek besar seperti ini bisa menyerap puluhan ribu pekerja. Tetapi warga juga paham, pekerjaan konstruksi itu sifatnya sementara. Setelah kilang beroperasi, yang tersisa adalah pekerjaan permanen yang lebih sedikit, lebih teknis, dan sering kali mensyaratkan kompetensi yang tidak otomatis dimiliki tenaga lokal.
Jika tidak ada kebijakan yang tegas, yang terjadi adalah pola lama: warga lokal kebagian masa ramai di awal, lalu ketika operasi berjalan, posisi yang lebih aman dan bergaji tinggi diisi tenaga yang sudah siap dari luar daerah. Kaltim tidak butuh sekadar angka “pernah menyerap tenaga kerja”, melainkan kepastian jalur masuk dan naik kelas bagi putra daerah, lengkap dengan pelatihan dan sertifikasi yang nyata, bukan sekadar program simbolik.
Urusan penerimaan daerah juga kerap dipamerkan, dan memang ada pemberitaan bahwa proyek RDMP dapat menambah kontribusi PBB bagi Balikpapan secara signifikan. Itu kabar baik, tapi penerimaan daerah bukan tujuan akhir.
Rakyat tidak makan angka. Yang menentukan adalah apakah tambahan pendapatan itu terlihat dalam perbaikan yang konkret dan terukur: air bersih yang lebih andal, drainase yang mencegah banjir dan rob, puskesmas yang tidak kekurangan tenaga dan obat, jalan yang tidak cepat rusak oleh truk proyek, dan perumahan yang lebih manusiawi bagi pekerja lokal. Tanpa mekanisme yang “mengunci” uang itu ke layanan publik prioritas, tambahan penerimaan hanya akan menjadi statistik di rapat-rapat, sementara ketimpangan dan beban kota tetap dipikul warga.
Ada pula janji kualitas produk dan lingkungan. Modernisasi kilang sering dikaitkan dengan produksi BBM yang lebih bersih, efisiensi, dan kontrol emisi yang lebih baik. Bagus, kalau benar. Tapi warga yang tinggal di sekitar kawasan industri tidak hidup dari rilis media.
Mereka hidup dari napas yang mereka hirup setiap hari. “Lebih ramah lingkungan” harus bisa diuji lewat data terbuka: emisi, kualitas udara, kualitas air, insiden, flare, bau, dan respons penanganan keluhan. Kalau proyek ini besar, maka standar akuntabilitasnya juga harus besar. Kaltim tidak boleh menerima situasi di mana risiko lingkungan bersifat lokal, sementara klaim keberhasilan bersifat nasional.
Yang paling penting, jangan sampai proyek sebesar ini menjadikan rakyat Kaltim sekadar penonton dari pinggir pagar. Jika kilang ini memang dimaksudkan untuk mengurangi impor dan memperkuat pasokan, maka harus ada jembatan kebijakan yang mengubah manfaat nasional itu menjadi manfaat lokal. Bukan dalam bentuk slogan, melainkan dalam bentuk komitmen yang bisa ditagih.
Pemerintah pusat dan Pertamina bisa mulai dari hal yang sangat praktis: target minimum tenaga kerja lokal untuk posisi permanen, bukan hanya masa proyek; peta pelatihan kompetensi berbasis kebutuhan operasi kilang yang diumumkan sejak sekarang; kemitraan dengan SMK, politeknik, dan kampus di Kaltim untuk jalur rekrutmen; serta laporan publik berkala tentang komposisi tenaga kerja dan pengadaan barang-jasa lokal. Ketika target belanja lokal atau TKDN disebut, publik perlu tahu realisasinya, siapa vendor yang terlibat, dan bagaimana UMKM Kaltim bisa masuk tanpa harus “kenal orang dalam”.
Di sisi pemerintah daerah, pendekatan yang solutif adalah mengubah proyek ini menjadi sumber perbaikan kota yang terencana. Tambahan penerimaan seperti PBB semestinya diikat melalui rencana program yang transparan dan bisa dipantau warga: misalnya paket peningkatan layanan dasar di kelurahan-kelurahan terdampak, penguatan fasilitas kesehatan, dan mitigasi lingkungan pesisir.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kapasitas pengawasan lingkungan dan keselamatan, serta memastikan ada saluran keluhan warga yang benar-benar ditindak cepat dan tercatat. Bukan hanya posko, tapi mekanisme yang hasilnya terlihat: keluhan masuk, investigasi dilakukan, tindakan korektif diumumkan, dan bila ada pelanggaran, sanksi dijalankan.
Kilang Balikpapan mungkin akan menjadi kebanggaan industri energi nasional. Tetapi kebanggaan itu akan terasa hambar bila warga Kaltim masih menghadapi ironi: tinggal dekat pusat energi, namun tetap rentan terhadap gangguan pasokan, beban infrastruktur, dan risiko lingkungan. Seremoni peresmian sudah lewat.
Yang lebih penting sekarang adalah memastikan proyek ini tidak berhenti sebagai monumen investasi, melainkan berubah menjadi kontrak sosial yang nyata: kerja yang lebih bermartabat bagi warga lokal, lingkungan yang lebih aman, dan uang yang kembali menjadi layanan publik. Jika itu bisa dibuktikan lewat data dan kebijakan yang bisa ditagih, barulah kalimat “manfaat untuk rakyat Kaltim” punya makna, bukan sekadar tagline. Semoga! (odj)
