AKSELERASI, KUTIM – Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara tegas mengukuhkan komitmennya untuk mempercepat reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih adaptif, berbasis data, dan responsif. Konsolidasi kebijakan ini menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu (19/11/2025).
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan Rakornas kali ini adalah momentum penting untuk memadukan strategi nasional dalam menghadapi tantangan sektor publik, mulai dari ketahanan pangan, pelayanan sosial, hingga transformasi digital.
“Rakornas Kepegawaian tahun ini akan menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional,” ungkap Zudan.
Ia menyoroti pentingnya data talenta ASN sebagai pondasi pengambilan keputusan. Pemanfaatan data ini ditujukan untuk menciptakan mobilitas talenta yang cepat dan tepat, sehingga mampu mengisi kebutuhan program prioritas bangsa di berbagai daerah.
Salah satu terobosan besar yang diwacanakan BKN adalah usulan perubahan mekanisme pelantikan pejabat Eselon II. Zudan menegaskan bahwa dalam rencana ke depan, pelantikan pejabat tinggi pratama ini akan dilakukan langsung oleh Presiden.
Kebijakan ini langsung mendapat tanggapan positif dari daerah. Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, yang didampingi Kepala BKPSDM Misliansyah, menilai usulan ini sebagai langkah strategis untuk membuka peluang karir pejabat daerah ke kancah nasional.
“Eselon II ke depan bisa berkarya di seluruh Indonesia. Tidak mustahil pejabat Kutim suatu saat bisa bertugas di Jakarta atau di daerah lain. Bagi negara ini sebuah kemajuan, terobosan besar,” kata Mahyunadi usai Rakor.
Mahyunadi mengakui mekanisme ini mungkin mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola SDM unggulan mereka. Namun, ia melihat manfaat jangka panjang yang lebih besar, yakni penguatan profesionalisme ASN dan perbaikan tata kelola birokrasi secara menyeluruh.
Di luar isu kepegawaian, Mahyunadi mengungkapkan Rakornas memberikan wawasan mendalam mengenai strategi dan target pusat yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
“Penjabaran para menteri itu luar biasa dan menjadi motivasi bagi saya sebagai Wakil Kepala Daerah untuk mensinergikan strategi pembangunan Kutim dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Mahyunadi melihat peluang besar bagi Kutim untuk menyelaraskan program daerah di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat dengan garis kebijakan pusat. Ia menekankan bahwa pembangunan Kutim harus berada dalam koridor prioritas nasional.
“Harapan saya, apa yang disampaikan para pemateri itu bisa kita implementasikan. Kita bawa pulang ke daerah dan selaraskan strategi pembangunannya dengan garis kebijakan pusat. Saya yakin peluangnya banyak sekali,” tegasnya.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi dalam memajukan kinerja birokrasi, BKN juga memberikan BKN Award Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan untuk empat kategori, termasuk Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, dan Pengelolaan Layanan Kepegawaian.(Adv)
