spot_img

Viktor Yuan Dorong Penyelesaian Persoalan DBH Samarinda Senilai Rp209 Miliar

AKSELERASI.ID – Kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada Pemerintah Kota Samarinda senilai sekitar Rp209 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda, Viktor Yuan, meminta kejelasan mengenai mekanisme penghitungan hingga kepastian waktu pembayaran dana tersebut.

Persoalan DBH Samarinda itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Rapat yang berlangsung pukul 14.00 WITA tersebut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, pimpinan serta anggota DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda.

Viktor yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Samarinda mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mendengarkan pemaparan Wali Kota mengenai kondisi keuangan daerah dan penyusunan anggaran tahun 2027.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kekurangan pembayaran DBH dari Pemprov Kaltim yang diperkirakan mencapai Rp209 miliar. Menurut Viktor, diperlukan penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan hingga munculnya nominal tersebut.

“Jadi, yang ingin kita ketahui adalah bagaimana pandangan Pemerintah Provinsi Kaltim, mengenai mekanisme perhitungannya, sehingga bisa muncul kekurangan atau kewajiban pembayaran sebesar Rp209 miliar,” ungkap Viktor.

Ia juga menyoroti belum adanya kepastian mengenai pengakuan dan jadwal penyaluran dana tersebut ke kas Pemerintah Kota Samarinda.

“Selain itu, belum ada pengakuan maupun kepastian kapan dana tersebut akan ditransfer ke Kota Samarinda,” lanjutnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, DPRD Samarinda akan terlebih dahulu mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun, apabila pendekatan persuasif tidak menghasilkan kejelasan, DPRD membuka kemungkinan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Melalui forum tersebut, DPRD berharap dapat memperoleh penjelasan langsung sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban pembayaran yang dipersoalkan.

Viktor menilai, nominal sekitar Rp209 miliar memiliki arti penting bagi kemampuan keuangan daerah. Dana tersebut dinilai dapat menunjang pembiayaan program pembangunan maupun peningkatan pelayanan publik di Kota Samarinda.

“Target kita jelas, bagaimana dana yang menjadi hak Kota Samarinda ini bisa segera ditransfer, dan Kita mengejar Rp209 miliar, karena itu merupakan hak Samarinda dan hak masyarakat, yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan Kota. Jadi, persoalan ini harus benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.

Selain jalur koordinasi kelembagaan, Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda juga mempertimbangkan kemungkinan menempuh langkah politik maupun hukum apabila upaya penyelesaian tidak membuahkan hasil.

Viktor menyebut, pihaknya akan berkomunikasi dengan jajaran Partai Demokrat di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk membahas opsi yang dapat ditempuh, termasuk kemungkinan gugatan.

“Kalau memang langkah-langkah yang kita tempuh tidak berhasil, dari Fraksi Demokrat Saya akan berkomunikasi dengan DPD maupun DPP, untuk membahas apakah perlu dilakukan gugatan atau langkah lainnya. Yang terpenting, hak Kota Samarinda ini harus diperjuangkan,” pungkasnya.

(red)

  Yuk Gabung ke Channel WhatsApp Akselerasi.id!

spot_img

Yuk Baca Juga

spot_img

Berita Terkait