AKSELERASI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim membuat regulasi khusus untuk penyediaan pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih optimal.
Bagi Muhammad Samsun, langkah tersebut yang sangat memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi, pendistribusian pupuk kepada para petani di Kaltim dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas produksi pertanian.
“Pendistribusian pupuk bersubsidi hal yang paling memungkinkan kita lakukan dalam upaya peningkatan produktivitas,” katanya. “Pupuk subsidi sangat sulit didapatkan oleh petani. Saya minta Pemprov Kaltim mulai memikirkan hal itu,” imbuh Muhammad Samsun, Minggu 5 Maret 2023.
Bagi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Pemprov Kaltim sangat mampu. Bahkan dari segi kekuatan anggaran. Jika Pemerintah Pusat tidak menurunkan program pupuk bersubsidi, Pemprov Kaltim bisa merealisasikan program penyaluran pupuk bersubsidi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 17,2 triliun.
“Kalau Pemerintah Pusat tidak bisa memberikan program pupuk bersubsidi, Pemprov Kaltim mampu kok memberikan pupuk subsidi. Anggaran kita besar, kenapa tidak bisa?” tegasnya.
Disamping itu, mengenai penyaluran distribusi yang tepat sasaran, urai Muhammad Samsun, juga harus dijamin oleh Pemprov Kaltim. Itu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. “Intinya ini untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Itu yang paling tepat jika kita mau konsen dalam upaya peningkatan itu,” pungkasnya. (adv)
