AKSELERASI, KUTIM – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini dituntut memainkan peran ganda yang lebih luas, bergerak melampaui tugas administratif rutin. Selain menghadapi penyesuaian struktural, para ASN daerah ini diwajibkan terlibat aktif dalam program ekonomi kerakyatan sekaligus memenuhi standar kinerja tinggi melalui penerapan prinsip meritokrasi yang ketat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Misliansyah (akrab disapa Ancah), mengonfirmasi adanya instruksi terbaru dari Kementerian Sosial. Instruksi tersebut mewajibkan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk terlibat langsung dalam program Koperasi Merah Putih, khususnya membantu operasional koperasi desa di tingkat kecamatan.
“Koperasi Merah Putih nantinya memanfaatkan ASN daerah. Kami di kabupaten sudah mulai mengondisikan tenaga-tenaga ASN untuk membantu koperasi desa,” terang Misliansyah, usai menghadiri Rakor Kepegawaian BKN di Jakarta.
Langkah ini menandai pergeseran signifikan fungsi ASN menjadi agen pembangunan yang lebih holistik. Keterlibatan mereka diharapkan dapat memperkuat tata kelola koperasi desa, menjadikannya pilar ekonomi kerakyatan yang kokoh dan berkelanjutan. Penekanan pada peran aktif ini menegaskan komitmen Pemda Kutim untuk menyukseskan program sosial-ekonomi yang digariskan oleh pusat.
Sejalan dengan tuntutan peran ganda tersebut, BKPSDM Kutim juga memberikan sorotan tajam terhadap pentingnya meritokrasi, yakni sistem berbasis kinerja dan kemampuan, dalam penempatan pejabat daerah. Misliansyah tidak menampik kekhawatiran bahwa program pembangunan daerah dapat terhambat akibat kinerja ASN yang tidak optimal atau “lamban.”
“Ada ASN yang jalannya lamban, padahal cara kerjanya sudah kita jelaskan. Sementara kita ini harus berlari kencang karena masyarakat menuntut kerja cepat,” ujarnya dengan nada tegas.
Dalam menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efektif, ia menekankan perlunya evaluasi kinerja individu yang ketat. Misliansyah berharap seleksi pejabat di masa depan akan benar-benar mengedepankan profesionalisme dan kemampuan teknis.
“Kami berharap, seleksi pejabat di masa mendatang di Kutim akan mengedepankan kemampuan teknis dan profesionalisme, memastikan the right man in the right place. Tujuan akhirnya jelas yakni mencegah agenda pembangunan daerah terhambat hanya karena ketidakmampuan individu yang tidak tepat menduduki jabatan kunci,” tutupnya.(Adv)
