AKSELERASI – Rapat Dengar Pendapat mengenai hasil investigasi pertambangan tak dihadiri Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. Akibatnya, RDP ditunda. Menanggapi kondisi itu, anggota Panitia Khusus Investasi Pertambangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim, Sutomo Jabir, mengaku kecewa.
Kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, Pansus IP sebenarnya tak hanya mengundang Sekda. Tetapi juga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Biro Hukum, serta Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. “Rapat kerja ini dilakukan untuk koordinasi dan verifikasi terkait data IUP (Izin Usaha Pertambangan, Red.),” katanya.
Dia menyatakan, setelah menggelar rapat, agenda pertemuan langsung dibatalkan karena ketidakhadiran Sekda. Itu sebabnya, Sutomo Jabir mengaku amat kecewa dengan Sekda karena tidak hadir dalam rapat yang sangat penting. “Ini perlu penjelasan yang detail dari seorang Sekda tarkait tanda tangan 21 IUP yang diduga palsu tersebut,” ujarnya.
“Ini sangat disayangkan. Padahal jauh hari sudah kami kirimkan undangannya, namun Sekda lebih mementingkan agenda OPD (Organisasi Pernagkat Daerah, Red.) lainnya dan terkesan meremehkan kami yang ada di pansus IP dan institusi DPRD Kaltim,” timpal Sutomo Jabir.
Dia menegaskan, kasus 21 IUP palsu itu sangat fatal karena membawa nama Pemerintah Provinsi Kaltim. Dalam hal ini nama Gubernur Kaltim, Isran Noor. Disamping itu Pansus IP DPRD Kaltim juga telah melakukan RDP dengan instansi terkait. Namun Sekda belum pernah memberikan keterangan apakah tanda tangan di 21 IUP tersebut benar atau palsu.
“Kenapa kami mau mendengarkan langsung keterangan Sekda? Karena seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim tersebut kan di bawah monitoring Sekda. Karena tidak hadir maka saya minta rapat kerja dibatalkan dan tentunya akan kami upayakan ada jadwal ulang karena ucapan seorang Sekda sangat penting dalam hal yang sangat krusial ini,” terangnya.
Sutomo Jabir mengungkapkan, meski kecewa, Pansus IP DPRD Kaltim berharap ada kerjasama yang baik antara DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim. “Ini agar terus bersinergi membangun Kaltim,” pungkasnya.
Sebagai informasi, RDP Pansus IP DPRD Kaltim dipimpin Wakil Ketua Pansus IP DPRD Kaltim, M. Udin, dan dihadiri oleh anggota Pansus IP DPRD Kaltim lain seperti Abdul Kadir Tappa, Agus Aras, dan Sutomo Jabir. (adv)
