AKSELERASI, KUTIM – Di tengah tekanan inflasi dan lonjakan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur (Disperindag Kutim) memperluas program pasar murah ke seluruh kecamatan, termasuk wilayah pedalaman. Dengan subsidi besar per paket, Disperindag menargetkan stabilitas harga serta keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu menjelang akhir tahun 2024 dan memasuki 2025.
Menurut Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, program pasar murah kini bukan sekadar agenda berkala, melainkan instrumen strategis dalam menjaga daya beli dan stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi global. Paket sembako yang disediakan mencakup delapan item pokok – seperti beras, minyak goreng, gula, sarden, mie instan dan beberapa kebutuhan lain – yang secara normal nilainya sekitar Rp 300.000. Namun dalam program ini, paket dijual kepada masyarakat hanya dengan harga Rp 100.000, dengan sisa Rp 200.000 disubsidi penuh oleh pemerintah daerah.
“Program prioritas kami tentu salah satunya adalah pasar murah. Paket sembakonya ada delapan item, total harganya Rp 300.000. Tapi kita jual ke masyarakat hanya Rp 100.000. Yang Rp 200.000-nya kita subsidi,” terang Nora saat ditemui di Hotel Royal Victoria Sangatta Utara, Rabu (26/11/2025).
Dalam satu kegiatan distribusi, Disperindag Kutim menyalurkan sekitar 2.300 paket per kecamatan. Tahun anggaran sebelumnya, pasar murah sudah dilaksanakan di 13 dari total 18 kecamatan di Kutai Timur. Sisa lima kecamatan — terutama wilayah pedalaman — direncanakan menjadi prioritas pada 2025 agar seluruh warga bisa merasakan manfaat program. Dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai sekitar Rp 9–10 miliar.
Nora menambahkan bahwa distribusi paket tidak hanya dilakukan di pusat kota, tetapi menjangkau kecamatan dan daerah terpencil — sebuah strategi “menjemput bola” untuk memastikan akses warga terhadap kebutuhan pokok tanpa dibebani ongkos transportasi tinggi. “Tujuan pasar murah itu adalah bagian dari pengendalian inflasi daerah. Kita menjemput bola, membawakan barang ke kecamatan-kecamatan, bahkan yang jauh, dengan harga murah. Sehingga masyarakat tidak dibebani harga mahal yang ditambah ongkos transportasi,” katanya.
Untuk menjaga efektivitas intervensi, Disperindag Kutim memanfaatkan sistem digital SP2KB (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok). Setiap pagi, sekitar pukul 10:00, tim pemantau sudah mendapatkan data harga terkini dari pasar induk dan pasar kecamatan. Hal ini memungkinkan pemerintah merespons cepat jika terjadi lonjakan harga atau gejolak pasokan.
Menurut Nora, meskipun harga di kecamatan terkadang lebih tinggi dibanding ibu kota kabupaten—karena biaya distribusi dan jarak—selisihnya relatif kecil dan masih dalam batas wajar. Dengan adanya subsidi dan distribusi langsung, warga pedalaman bisa mendapat barang pokok dengan harga terjangkau.
Menjelang hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru, Disperindag pun memperketat pemantauan harga serta menyesuaikan jadwal pasar murah agar stok mencukupi ketika permintaan meningkat. Komoditas rawan kenaikan, seperti telur, daging ayam, daging sapi, dan cabai rawit, menjadi perhatian khusus. Untuk menahan lonjakan harga cabai, Disperindag bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kutai Timur (DTPHP Kutim) agar masa panen lokal tepat waktu menjelang momen permintaan tinggi.
“Kami berkolaborasi dengan DTPHP, misalnya mengendalikan masa panen cabai. Jadi menjelang hari besar keagamaan, pas masa panen tiba. Sehingga pasokan cukup dan harga tidak naik signifikan,” ucap Nora.
Meski demikian, tantangan tetap ada—terutama pada ketergantungan terhadap pasokan beras luar daerah. Produksi beras lokal hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan, sementara 70 persen lainnya masih didatangkan dari luar, seperti Jawa atau Sulawesi. Faktor cuaca, serangan hama, dan kondisi teknis pertanian membuat target ketahanan pangan lokal sulit tercapai.
“Kita sudah berkoordinasi dengan petani lokal. Tapi kadang hasil panennya juga tidak maksimal karena serangan hama atau cuaca,” jelasnya.
Dengan memasukkan pasar murah sebagai program prioritas 2024–2025, Disperindag Kutim berharap inflasi daerah tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan distribusi kebutuhan pokok merata hingga pedalaman. Melalui pendekatan subsidi, pemantauan harga harian, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah ingin menunjukkan komitmennya dalam memberi perlindungan sosial nyata bagi seluruh warga Kutai Timur.
“Yang pasti, kita ingin memastikan bahwa harga tetap stabil, distribusi lancar, dan masyarakat tidak terdampak kenaikan harga yang drastis,” tegas Nora.
Upaya ini diharapkan membawa dampak langsung bagi keluarga berpenghasilan rendah—memberi rasa aman menjelang momen penting di akhir tahun, meredam tekanan ekonomi, dan menjaga kehidupan masyarakat tetap sejahtera. (ADV)
