AKSELERASI.ID, Samarinda – Massa dari aliansi mahasiswa dan masyarakat menggelar demo di Samarinda, Selasa (21/4/2026), menuntut DPRD Kalimantan Timur menggunakan hak angket serta menyoroti anggaran Rp25 miliar yang dinilai bermasalah.
Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur ini menuntut lembaga legislatif daerah agar lebih serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah provinsi. Massa menilai peran DPRD selama ini belum maksimal, terutama dalam mengontrol penggunaan anggaran daerah.
Jenderal Lapangan aksi, Kamarul Azwan, menegaskan bahwa tuntutan utama demonstrasi adalah mendorong DPRD menggunakan hak konstitusionalnya, seperti hak angket dan interpelasi.
“Kami meminta kesepakatan para anggota dewan agar mengeluarkan hak istimewa mereka. Setelah target di DPRD tercapai, baru kami bergeser ke Kantor Gubernur,” kata Kamarul.
Selain isu pengawasan, massa juga menyoroti sejumlah pengeluaran anggaran yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah alokasi dana untuk rumah jabatan yang disebut mencapai angka signifikan.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, mengkritik penggunaan anggaran tersebut yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Harusnya sensitif dengan keadaan masyarakat yang sekarang susah. Kok malah uangnya dipoyok-poyokan,” ujar Irma.
Ia menyebut anggaran hingga Rp25 miliar digunakan untuk berbagai fasilitas, mulai dari kendaraan dinas hingga sarana penunjang seperti alat kebugaran dan perlengkapan hiburan.
Massa juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPRD agar kebijakan pemerintah daerah tetap berpihak pada kepentingan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, DPRD Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk menerima aspirasi para demonstran. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kaltim, Andi A Razaq, memastikan pihaknya telah menyiapkan ruang dialog.
“Kita sebagai aparatur tentu memfasilitasi mereka yang ingin menyampaikan aspirasi. Pimpinan dewan juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima massa aksi secara langsung,” tandasnya. (red)
