AKSELERASI.ID – Dinamika politik terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mulai memunculkan beragam respons partai politik. Namun, Partai Demokrat memilih tidak ikut mengusulkan nama untuk mengisi posisi tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penghormatan terhadap mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan, posisi Demokrat berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Atas dasar itu, Demokrat tidak berencana mengajukan kandidat sendiri. Partai berlambang mercy tersebut memilih menghormati kewenangan Presiden dalam proses pengusulan serta peran MPR dalam menentukan Wakil Presiden.
“Kami menyerahkan proses pengusulan, kepada Bapak Presiden, dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujar AHY.
AHY mengungkapkan, sikap politik tersebut telah lebih dahulu dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi dilakukan melalui panggilan video pada Jumat pagi, saat SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembahasan internal sebelum Demokrat menyampaikan sikap resminya kepada publik.
Di tengah perkembangan politik tersebut, AHY juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga situasi nasional tetap kondusif. Ia berharap proses konstitusional dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa memunculkan gejolak yang mengganggu kehidupan masyarakat.
Menurutnya, dinamika politik tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas di tengah berbagai perkembangan politik di tingkat nasional.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tegas AHY.
(red)
