AKSELERASI, KUTIM – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan pentingnya konsistensi dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional. Hal ini disampaikan setelah ia menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025), yang mempertemukan dirinya dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi.
Rakor yang menghadirkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini, diakui Mahyunadi, memberikan wawasan dan motivasi yang sangat besar bagi pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa penjabaran mengenai pembangunan nasional, target-target, hingga aspirasi dari Presiden Prabowo Subianto, membuka mata akan banyaknya peluang yang bisa disinergikan.
“Penjabaran dari beberapa materi itu memang luar biasa dan merupakan motivasi bagi saya, Wakil Kepala Daerah, untuk membangun dan mensinergikan semua strategi pembangunan dengan pemerintah pusat yang ternyata banyak sekali peluang,” ujar Mahyunadi, menyoroti potensi besar di sektor pertanian dan “sekolah rakyat.”
Dalam isu kepegawaian, Mahyunadi menyambut baik rencana terobosan mengenai pelantikan pejabat eselon II yang diusulkan untuk dilakukan langsung oleh Presiden. Kebijakan ini akan memungkinkan pejabat tinggi pratama untuk berkarya dan dimobilisasi ke seluruh Indonesia.
Meskipun ia mengakui rencana ini dapat dipandang sebagai “kemunduran” dari sisi kewenangan otonomi daerah, Mahyunadi melihatnya sebagai langkah maju demi kemajuan bangsa secara menyeluruh.
“Harapannya kita mampu mengimplementasikan, mampu membawa ini ke daerah, kita implementasikan,” tegasnya, menekankan pentingnya menemukan “benang merah” agar pembangunan Kutim tetap berada dalam koridor prioritas nasional,” tegasnya.
Sejalan dengan tuntutan BKN, Mahyunadi juga sepakat dengan penekanan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengenai penerapan meritokrasi di daerah. Dengan masa jabatan baru sembilan bulan, ia mengamati adanya kinerja ASN di daerah yang lamban, yang dicurigai akibat kurang optimalnya sistem meritokrasi.
“Makanya saya berharap dengan BKPSDM, ke depan seleksi pejabat itu betul-betul mengedepankan profesionalisme dan kemampuan seseorang di tempatnya,” pungkasnya.
Ia berharap tidak ada program daerah yang terhambat karena ketidakmampuan pejabat, mengingat masyarakat menuntut pemerintah untuk “berlari kencang.”
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, yang mendampingi Wakil Bupati, menjelaskan bahwa hasil Rakor tersebut berdampak langsung pada manajemen ASN di Kutim, terutama dalam mendukung program dua kementerian kunci.
Misliansyah menyebutkan bahwa untuk mencapai target Kementerian Pertanian, ASN penyuluh pertanian di Kutim akan dialihkan statusnya menjadi tenaga pusat efektif per 1 Januari 2026. Selain itu, ASN di daerah (baik PNS maupun PPPK) juga akan dikondisikan untuk mendukung program Bidang Sosial.
“Koperasi Merah Putih juga nanti akan mengambil ASN-ASN yang ada di daerah,” jelas Misliansyah. Keterlibatan ASN ini bertujuan membantu operasional koperasi desa yang tersebar di kecamatan dan desa, menjadikan ASN garda terdepan dalam program ekonomi kerakyatan.
Di awal Rakornas, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah membuka acara dengan menekankan urgensi percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan adaptasi ASN terhadap perkembangan teknologi demi menjawab tuntutan digitalisasi dan perubahan zaman.(Adv)
