AKSELERASI – Rapat kerja pembahasan masterplan banjir di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, beberapa waktu lalu, tak berjalan baik.
Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kota (PUPRK) Kota Bontang, tidak hadir.
Bahkan, absennya Dinas PUPRK Kota Bontang tanpa disertai konfirmasi. Rapat berjalan antara Komisi III DPRD Kota Bontang dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang.
Dari kabar yang beredar, Komisi III DPRD Kota Bontang hanya mendapatkan informasi jika ketidakhadiran itu dikarenakan Dinas PUPRK Kota Bontang sedang mengikuti rapat lain. Informasi itupun disampaikan Bapelitbang Kota Bontang. “Besok kami akan jadwal ulang lagi rapatnya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina.
Amir Tosina mnyatakan, Komisi III DPRD Kota Bontang ingin mengetahui alasan Pemerintah Kota Bontang tidak memasukkan penanganan banjir di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni 2022.
Memang, menurut Amir Tosina, persoalan banjir tidak bisa dituntaskan langsung. Namun bisa diminimalisasi.
“Ya kami kecewa, beberapa kali membangun koordinasi tapi susah betul,” ujarnya. “Kami sering sidak (inspeksi mendadak,Red.), hampir di semua titik banjir. Pengajuan polder juga, tapi tidak ada yang ter-cover di 2022, makanya itu yang mau kami pertanyakan,” tukasnya. (fa/adv)
