AKSELERASI – Peningkatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdampak besar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, sejumlah pelayanan akan dibuka untuk masyarakat.
Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra menyatakan, pihaknya akan menyediakan peralatan-peralatan teknologi informasi komunikasi untuk memastikan bahwa Pusdalops dapat beroperasi 24 jam. Bahkan dapat menampung pengaduan masyarakat dan juga dapat berkomunikasi baik pada saat normal maupun pada saat bencana.
Selain itu, BNPB juga memberikan dukungan berupa penguatan kapasitas terhadap pelatihan-pelatihan yang cukup banyak bagi BPBD provinsi maupun kabupaten/kota. BNPB juga membantu membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menguatkan fungsi kerelawanan masyarakat agar bisa membantu pusdalops dalam memberikan informasi dan respons terhadap bencana.
“Kami akan membuka nomor telepon 117 pada publik saat ini sedang proses pembukaan BTS (Base Transceiver Station, Red.) agar bisa menampung informasi tersebut, agar 117 ini bisa ditelpon masyarakat untuk direspon oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya, Selasa 31 Oktober 2023, hari ini di Kota Samarinda.
Dismaping itu, Bambang Surya Putra juga menyampaikan bahwa dukungan perlindungan ini juga menyasar kepada potensi-potensi ekonomi seperti investasi-investasi dari perusahaan yang ada di sini, pariwisata dan lain sebagainya. Maka Pusdalops harus bisa menerima pengaduan dari berbagai bahasa. Untuk awal ini, BNPB akan mempersiapkan Pusdalops menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
“Upaya BNPB untuk meningkatkan sinergitas dengan pusdalops provinsi dan kabupaten/kota adalah dengan menjadikan pusdalops sebagai fasilitas yang dapat menyampaikan dukungan bantuan ketika ada kejadian bencana di kabupaten/kota. Maka pemprov (Pemerintah Provinsi, Red.) harus bisa mendampingi begitu juga nasional,” tuturnya.
Bambang Surya Putra mencontohkan, ketika ada kebutuhan logistik atau alat seperti perahu karet atau peralatan pemadaman kebakaran hutan, maka pemprov harus bisa segera mendorong kebutuhan tersebut setelah mendapatkan informasi dari kabupaten/kota melalui Pusdalops.
“Termasuk penggerakan lalu lintas seperti helikopter. Maka perlu dipastikan Pusdalops bisa berkomunikasi terlebih dahulu baru kemudian bisa mendapatkan bantuan lain. Sehingga satuan jejaring antara pusdalops provinsi dan kabupaten/kota maupun nasional menjadi hal yang utama,” tukasnya. (ags/adv)
