AKSELERASI – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Abdul Malik menilai rencana pemeirntah terkait pengadaan mobil dinas tidak tepat.
Hal ini dikatakan Malik lantaran masyarakat masih berada di kondisi yang tidak menentu pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Pemerintah harusnya bisa mempertimbangkan persoalan seperti ini, masyarakat masih berjuang melawan penyesuaian harga bahan dasar dan lainnya,” ujarnya, Rabu (5/10/2022).
Ia menegaskan bahwa anggaran senilai Rp.5.5 Miliar yang digunakan untuk pengadaan mobil dinas tersebut dapat disalurkan untuk kepentingan rakyat.
“Pemerintah kemarin sudah anggarkan BLT senilai Rp.13 Miliar namun akhirnya dipotong jadi Rp.6 Miliar. Saya pikir anggaran mobil dinas itu bisa dire-alokasikan untuk menambah anggaran BLT,’ katanya.
Abdul malik mengaku bahwa pengadaan mobil dinas ini sudah dari jauh hari dibahas sebelum adanya kenaikan BBM.
Namun, Ia menekankan bahwa rencana tersebut masih dapat diubah dan ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat.
“Harus dievaluasi ulang, ini tidak etis sekali di tengah rakyat yang masih kelimpungan,” tandasnya. (adv)
