AKSELERASI – Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara punya terobosan menarik. Untuk meningkatkan mutu kebun sawit yang dikelola oleh masyarakat, Disbun Kukar melakukan sertifikasi berupa Program Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB.
Sekretaris Disbun Kukar Taufik Rahmani mengatakan, sepanjang tahun ini, Disbun Kukar menargetkan sekira 200 pekebun yang disertifikasi dan diterbitkan STDB-nya. Saat ini program yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kukar ini terus berjalan, dan bakal terus mendekati bahkan melewati target yang dicanangkan. “Di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut saja sudah ada 352 pekebun yang disasar dan mengantongi sertifikasi,” ucapnya.
Taufik Rahmani menguraikan, pendataan pekebun sawit lebih fokus pada pemilik kebun rakyat yang tidak ikut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Di 2023 ini sentra sawit di Kukar berfokus di Kecamatan Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, hingga Tabang. Di dalamnya ada Desa Muai, Desa Genting Tanah, Desa Loa Sakoh, Desa Muara Kaman Ilir, Desa Bunga Jadi, dan Jonggon.
“Program STD-B ini diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan bibit palsu atau tidak unggul di kalangan petani, serta membantu dalam pendataan pendapatan dan penghasilan mereka,” jelasnya.
Bagi Taufik Rahmani, melalui program unggulan Disbun Kukar ini, lahan perkebunan milik masyarakat akan didata. Kemudian akan mendapatkan kepastian Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Di mana di dalamnya akan tertera keterangan terkait kepemilikan lahan, luasnya, hingga asal-usul benih yang ditanam oleh para pekebun sawit.
Dismaping itu, kata Taufik Rahmani, penerbitan STDB inilah yang akan menjadi bukti lahan kebun milik masyarakat telah tersertifikasi. Manfaat lanjutannya, memudahkan para pekebun dalam menjual hasil panen mereka. Karena membuktikan lahan yang mereka garap menggunakan bibit unggul. “Selain itu, dengan sertifikat ini mereka dapat menjadi mitra bagi perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah mereka,” tutupnya. (adv/diskominfokukar)
