AKSELERASI – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus menyoroti terkait besaran honor Tim Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim yang mencapai 20 persen dari total dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Seharusnya ini perlu dikaji ulang. Saya minta BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) perwakilan Kaltim untuk segera mengaudit ini, karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait besaran anggaran tersebut, bahkan sudah banyak muncul di media massa,” ungkap Marthinus.
Untuk memperjelas penggunaan anggaran tersebut, Marthinus mendorong Komisi IV DPRD Kaltim untuk segera memanggil semua pengurus DBON, sehingga bisa memberikan klarifikasi secara jelas kepada DPRD terkait seperti apa alur penggunaan anggaran tersebut melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Karena informasi yang mencuat di media anggaran tersebut terlalu besar. Apakah tidak menjadi polemik di kemudian hari. Jadi sebenarnya kita menghindari itu, lebih baik diaudit memang dari sekarang. Apakah penggunaan anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah selama ini sudah sesuai aturan atau tidak?,” ujar Politikus PDI-Perjuangan ini.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mengatakan bahwa, terkait besaran anggaran tersebut tentunya perlu dilihat juga dari seberapa besar prestasi olahraga di Kaltim selama ini.
“Nanti kita lihat dulu apakah penggunaan anggaran yang dialokasikan selama ini sudah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Kaltim atau tidak. Kalau sudah sesuai tentu tidak ada persoalan,” ujar Puji.
Yang perlu dipertanyakan, Menurut Puji, jika alokasi anggaran sebesar itu ternyata tidak diikuti dengan peningkatan prestasi. Sehingga hal yang wajar saja jika masyarakat mempertanyakan itu.
Terkait apakah ada upaya untuk melakukan pemanggilan pengurus DBON Kaltim untuk mendapatkan klarifikasi penggunaan anggaran tersebut. Namun Puji mengatakan akan dilakukan rapat terlebih dahulu di internal komisi.
“Karena terkait olahraga ini memang masuk di komisi IV. Tapi terkait keputusan besaran anggaran itu sebenarnya ada di Banggar (Badan Anggaran),” terangnya. (Iw/Adv)
