AKSELERASI.ID, Samarinda – Masih banyak masyarakat yang keliru memahami peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kesbangpol Samarinda, Miftahurrizqa.
“Masih banyak, sebagian besar masyarakat kita yang mengira bahwa Badan Kesbangpol atau pemerintah itu adalah bagian dari pelaksana Pemilu. Kami ingin meluruskan kesalahpahaman ini, karena seringkali protes-protes yang seharusnya ditujukan kepada Bawaslu atau KPU justru datang ke kami. Tapi tidak masalah, ini bagian dari edukasi kita kepada masyarakat,” ungkap Miftahurrizqa saat kegiatan sosialisasi bertema “Peran Media Menentukan Suksesnya Pelaksanaan Pilkada 2024” pada Kamis (11/7/2024) di Kota Samarinda.
Miftahurrizqa menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia dijalankan oleh tiga lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“DKPP ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ini ada di Jakarta dan perwakilan di provinsi,” terangnya.
Tugas Kesbangpol, sebagai perwakilan pemerintah, adalah membantu kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Hal ini meliputi penyediaan anggaran dan pendanaan.
“Tahun ini, kita gelontorkan 54miliar untuk KPU, 17miliar untuk Bawaslu, 12miliar untuk membantu keamanan dari Polri, dan 4 miliar untuk TNI,” ungkap Miftahurrizqa.
“Ditambah anggaran Kesbangpol, di Kecamatan, di Kelurahan dan lain-lain, totalnya mencapai 100miliar untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Kota Samarinda,” imbuhnya.
Miftahurrizqa menyayangkan jika anggaran yang besar tersebut sia-sia karena golput. Oleh karena itu, Miftahurrizqa mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tidak golput. “Mari kita sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan menggunakan hak pilih kita,” pungkasnya.
“Angka sebesar itu alangkah ruginya kita kalau dikalahkan dengan Golput,” tegasnya. (abe)
