AKSELERASI – RDP antara kelompok tani dan PT Berau Coal difasilitasi Komisi I DPRD Kaltim, Kamis 16 November 2023. Pertemuan ini membahas tuntutan pembebasan lahan yang diinginkan sejumlah kelompok tani di Berau.
Baharuddin Demmu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim yang memimpin RDP ini mengungkapkan, beberapa permasalahan yang muncul. Pertama, terdapat kekecewaan dari masyarakat terkait keterlambatan RDP. “Namun hal ini sudah kami jelaskan kepada kelompok tani,” katanya.
Untuk masalah utamanya, politisi PAN ini menyebut masalah yang muncul terkait posisi lahan masyarakat. Di mana ada enam kelompok tani merasa belum pernah mendapatkan ganti rugi dari PT Berau Coal. “Meskipun PT Berau Coal meyakini telah membayar kepada kelompok lain, perlu ada penyelesaian untuk menyatukan pandangan,” ujarnya.
Baharuddin Demmu menyatakan, masalah ini sempat ditangani oleh Kemenpolhukam dan sudah beberapa kali pertemuan. Dari hasil rekomendasi-rekomendasi itu yang perlu dilihat adalah kemungkinan ke ranah pidana. “Bahwa ada pembuatan-pembuatan surat yang dipalsukan. Tapi ini masih berproses ya, masih kami lanjutkan lagi pertemuannya,” ungkap Baharuddin.
Disamping itu dia menegaskan, masyarakat berharap lahan mereka dapat dibebaskan, tetapi prosesnya tidak mudah dan memerlukan klarifikasi yang cermat. Makanya di pertemuan selanjutnya, akan dicari dokumentasi pembebasan lahan PT Berau Coal dan memastikan keberadaan lahan yang diklaim oleh masyarakat.
“Untuk pertemuan selanjutnya, semua dokumentasi pembebasan lahan yang dilakukan PT Berau Coal kita mau minta, apakah lahan yang diklaim oleh rakyat ini adalah yang sudah dibebaskan atau belum, jangan sampai di tempat yang lain,” tegasnya. (adv)
