AKSELERASI – Jelang akhir 2021, persoalan banjir di Kota Taman rupanya tak kunjung diselesaikan. Padahal, sejak 2018 lalu, desakan untuk menuntaskan masalah ini sudah diupayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang. Wujudnya adalah laporan dari Panitia Khusus dan rencana alokasi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut Abdul Samad, anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, sebagian besar APBD memang dialihkan untuk penanganan Coronavirus Disease 2019. Meski begitu, kondisi ini harusnya bukan jadi penghalang bagi Pemerintah Kota Bontang.
Sebab, ujar politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini, kondisi sungai di Kota Bontang saat ini tak lagi mampu menampung debit air ketika curah hujan tinggi. “Kami justru was-was kalau intensitas hujan tinggi, karena sangat berpotensi menimbulkan longsong di sejumlah tempat,” katanya. “Kalau hal itu terjadi, sudah pasti akan menghambat aktivitas masyarakat,” timpalnya.
Di lain sisi, program penanganan di sejumlah kelurahan belum mampu menjawab persoalan banjir. “Masalahnya, rencana alokasi anggaran 10 persen itu tidak pernah terealisasi. Tapi yang pasti, kami akan upayakan,” tegasnya.
Dengan alokasi 10 persen itu, urai Abdul Samad, Pemkot Bontang bisa melakukan akselerasi dengan memperbaiki aliran sungai yang tak berfungsi secara normal. Diantaranya, di Kelurahan Guntung, Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Api-Api, dan Kelurahan Telihan.
“Jika ada waktu, Tim Asistensi Pemkot Bontang bisa menghadirkan Sekda (Sekretaris Daerah, Red.) Kota Bontang saat rapat kerja penanggulangan banjir. Bagi saya, kehadiran Sekda Kota Bontang dapat menentukan kebijakan penggunaan angaran 10 persen,” urainya. (sur/adv)
