AKSELERASI – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Senin 3 April 2023. RPD tersebut membahas terkait persoalan infrastruktur jalan penghubung di empat desa di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kubar. Jalan seluas 20 kilometer itu diketahui kerap kali dikeluhkan masyarakat setempat.
Adapun empat desa tersebut yakni, Desa Lemper, Desa Tanjung Soke, Desa Deraya, Desa Gerunggung. Keempat desa diketahui masuk dalam daftar desa tertinggal. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengaku, terlaksananya RDP tersebut dikarenakan pihaknya mendapatkan surat dari ketiga pemerintah desa tersebut dan menyampaikan terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah mereka.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengungkapkan, bahwa kondisi infrastruktur jalan penghubung di empat desa tersebut memang sangat memperihatinkan, akibatnya aktivitas masyarakat setempat menjadi terhambat.
“Solusi awal yang ingin kami lakukan yakni perbaikan jalan yang rusak itu. Sehingga dengan adanya jalan itu, setidaknya bisa mengurangi sedikit ketertinggalan di empat desa tersebut,” ujarnya.
Dari hasil RDP tersebut, berhasil melahirkan beberapa kesepakatan aiantaranya, untuk anggaran perbaikan jalan tersebut diupayakan untuk dianggarkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim. Kemudian Pemkab Kubar dan keempat Pemdes tersebut disarankan untuk membuat program prioritas untuk selanjutnya diusulkan ke Pemprov Kaltim.
“Ini juga supaya bisa dimasukkan dalam Inpres, sehingga perbaikan jalan tersebut bisa segera ditangani, nanti tahun depan kita berupaya supaya bisa mendapatkan anggaran Bankeu Provinsi untuk pengerjaan jalan tersebut,” ujarnya.
Terkait pengerjaan jalan tersebut, ungkap Veridiana Huraq Wang, Pemkab Kubar memang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Namun anggaran tersebut ternyata tidak cukup untuk perbaikan jalan tersebut secara menyeluruh.
Untuk itu, Komisi III DPRD Kaltim berupaya untuk memanggil beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar untuk menanyakan terkait realisasi anggaran Corporate Social Responsibility. “Dalam waktu dekat ini kami akan panggil beberapa perusahaan yang yang ada di sana, Minimal perusahaan untuk pemeliharaan jalan. Karena kan Pemkab Kubar juga ternyata mengalami keterbatasan anggaran. Luas jalan yang rusak itu ada 20 kilometer,” tutupnya. (adv)
