AKSELERASI, KUTIM – Seperti layar kapal yang dikembangkan untuk menangkap arah angin baru, Focus Group Discussion (FGD) Masterplan Pendidikan Kutai Timur 2026–2030 kembali menegaskan pentingnya penataan strategi pendidikan daerah. Bertempat di Hotel Royal Victoria Sangatta, Jumat (21/11/2025), kegiatan tersebut menjadi langkah awal memastikan seluruh rencana pendidikan sejalan dengan target pembangunan lima tahun mendatang.
Diskusi yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim ini menghadirkan unsur Komisi D DPRD Kutim, akademisi, serta perwakilan perusahaan swasta. Dalam forum tersebut, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa penyusunan masterplan tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RPCMP Kampung Tenggara Timur. Ia menegaskan bahwa 10 dari 50 program unggulan Pemerintah Kutai Timur berada di bawah Disdikbud sehingga perumusan kebijakan wajib dilakukan secara presisi dan terukur.
“Masterplan ini kita inginkan selaras dengan pencapaian 15 SPM. Ini adalah standar minimal yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Mulyono.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan ditentukan oleh tiga faktor utama: terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan perangkat pendidikan, dan kemampuan mereplikasi program yang telah berhasil dijalankan. Ketiganya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya menyasar kebutuhan saat ini, tetapi juga kesiapan sektor pendidikan menghadapi perubahan di masa depan.
Dalam FGD tersebut, Mulyono turut menyoroti kontribusi sektor swasta yang selama ini telah berjalan melalui program CSR perusahaan seperti PT KPC, PT GAM, dan PT ITX. Ia berharap pola kerja sama ini dapat ditata ulang agar lebih terarah, sesuai kebutuhan pendidikan di Kutai Timur.
“Silakan perusahaan mau ambil peran yang mana. CSR ini harus punya daya pengaruh besar untuk pencapaian program khususnya di bidang pendidikan,” ucapnya.
Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Kutim yang hadir dalam forum tersebut. Kehadiran mereka dianggap sebagai wujud dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam situasi efisiensi anggaran yang menuntut kolaborasi lebih intensif antara legislatif dan eksekutif.
“Saya sangat berterima kasih. Kehadiran Bapak-Bapak DPRD memberi penghargaan dan penguatan bagi kami. Ke depan, komunikasi dan koordinasi akan kami aktifkan kembali agar program bisa saling mendukung,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kutim sebelumnya telah menyepakati optimasi pokok pikiran (pokir) untuk sektor pendidikan. Menurutnya, dorongan tersebut memberi semangat baru bagi perangkat daerah dalam mempercepat penyusunan masterplan, sekaligus membuka ruang untuk lahirnya program-program pendidikan yang berkelanjutan.
Dengan melibatkan akademisi dari UMJ serta berbagai pihak lainnya, FGD ini diharapkan mampu menghasilkan masterplan komprehensif yang menjadi fondasi kuat bagi pendidikan Kutai Timur pada periode 2026–2030. Semangat kolaborasi lintas sektor diyakini dapat mendorong pendidikan daerah tumbuh lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ADV)
