Baca Juga

spot_img

Bentrok Masyarakat dan Preman karena Aktivitas Tambang, Ini Kata Wakil Ketua DPRD

AKSELERASI – Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menyorot secara serius insiden bentrokan yang nyaris menelan korban jiwa di Desa Rempanga, Loa Kulu, Kukar, akibat aktivitas tambang.

Makanya, dia meminta, inspektur tambang sebagai perpanjangan Kementerian ESDM, menindak tegas perusahaan pengangkut batu bara yang melakukan penumpukan di sana.

“Inspektur tambang harusnya menindaklanjuti hal ini karena semua kewenangan bupati Kukar dan gubernur Kaltim sudah dicabut. Keadaan ini memprihatinkan, karena akhirnya yang berselisih paham antar masyarakat sendiri,” katanya, Sabtu 1 April 2023.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, sejumlah masyarakat di Desa Rempanga melakukan penutupan jalan. Masyarakat memastikan bahwa yang mereka lakukan sama sekali bukan dimaksudkan mengganggu aktivitas usaha penambangan, sepanjang kegiatan tersebut resmi dan tidak mengganggu fasilitas umum.

Tetapi, masyarakat menjadi geram lantaran aktivitas penambangan diduga ilegal itu terkesan didiamkan oleh pihak aparat keamanan. Hal itulah yang menjadi latar belakang mereka menutup jalan untuk aktivitas pertambangan yang diduga ilegal dan berlokasi di Pal 8.

Aksi penutupan paksa tersebut dilakukan untuk kesekian kalinya oleh masyarakat Desa Rempanga Pal 8. Namun aksi warga tersebut diadang oleh para preman yang diduga dipekerjakan oleh perusahaan tersebut. Bahkan dalam sebuah rekaman video amatir yang berhasil direkam menunjukkan salah satu masyarakat Desa Rempanga nyaris ditikam.

Seno Aji mengecam, aktivitas ilegal perusahaan batu bara yang membuat gaduh masyarakat setempat, di mana masyarakat sempat menutup paksa aktivitas bongkar muat batu bara di sana karena terdampak akibat kerusakan jalan.

Dia juga menyoroti segi perizinan pelaksanaan yang tidak jelas, apakah tambang tersebut memiliki izin lokasi atau tidak. “Aktivitas tambang resmi seharusnya memiliki jalan hauling resmi dan khusus, bukan menggunakan jalan poros masyarakat,” ujarnya.

“Seharusnya pengawasan yang ketat dilakukan oleh inspektur tambang dan Kementerian ESDM untuk menertibkan semuanya. Tidak hanya mengawasi yang resmi saja, begitu ada yang tidak resmi justru menjauh dan seolah cuci tangan,” timpal Seno Aji. (adv)

spot_img

Yuk Baca Juga

spot_img

Berita Terkait