AKSELERASI – Masalah banjir di Kota Bontang masih menjadi persoalan klasik hingga saat ini belum menuai titik solusi dari pemerintah.
Setiap kali kali kota ini diguyur hujan, beberapa ruas jalan pun seketika tergenang. Begitu pun koompleks perumahan dan pemukiman warga senantiasa menjadi langganan banjir.
Hal ini menjadi perhatian serius anggota komisi I DPRD Bontang Rusli dalam beberapa kesempatan. Pihaknya mendesak pemerintah agar segera menuntaskan persoalan banjir.
Menurutnya, persoalan banjir di Kota Bontang ini sudah sangat meresahkan masyarakat termasuk dirinya yang saat ini berprofesi sebagai petani. Ia mengaku kerap gagal panen akibat banjir melanda kota ini. Sementara, Ia harus tetap menggaji nasib 30 pekerjanya.
“Saya itu punya 30 orang pekerja. Karena banjir, apa yang mau saya bayar ke mereka,” ujarnya di Ruang rapat Paripurna, Senin (20/9/2022).
Ia pun meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan banjir dengan melaksanakan 10 persen anggaran Pansus banjir dari APBD yang sampai saat ini belum terealisasi.
“Kami dari fraksi An Nur selalu menyuarakan itu, wajib 10 persen dana Pansus banjir dilaksanakan. Tapi sampai sampai hari ini dengan alasan yang macam-macam belum juga terselesaikan,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, usulan 10 persen anggaran banjir ke dalam batang tubuh APBD sampai saat ini masih menggantung, lantaran belum disetujui oleh Pemerintah Kota Bontang.
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengatakan, usulan 10 persen anggaran tersebut akan dituangkan dalam Perda Penanggulangan Banjir dan merupakan kesepakatan para unsur pimpinan di DPRD Bontang.
Namun usulan itu belum disetujui oleh Pemkot Bontang.
“Belum ada kesepakatan tadi. Pemkot belum ambil keputusan. Kami beri waktu dulu mereka,” ujarnya, Rabu (31/8/2022) lalu.
