spot_img

Hasil Temuan Pansus LKPJ Gubernur, Sektor Kesehatan Bermasalah

AKSELERASI – Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2022, Sutomo Jabir, mengaku terus mengejar waktu kerja untuk mengevaluasi LKPj yang telah diterima. Bahkan, progres kerja pihaknya saat ini telah mulai terlihat karena beberapa tahapan telah dilewati.

Salah satunya, kata dia, telah dilakukan pemanggilan terhadap Dinas Kesehatan Kaltim dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dari hasil pemanggilan kedua lembaga tersebut, ungkap Sutomo Jabir, telah ditemukan beberapa persoalan yakni tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinkes Kaltim dan RSUD AWS. “Kami memang tahu bahwa RSUD AWS ini bukan bawahannya Dinkes Kaltim, tapi harusnya Dinkes Kaltim bisa memformulasikan potensi yang ada. Termasuk mendorong RSUD AWS bisa bekerja maksimal sesuai dengan visi dan misi pak gubernur,” katanya, Rabu 12 April 2023.

Sutomo Jabir menjelaskan, Dinkes Kaltim mengaku hanya dapat melakukan penyuluhan terhadap beberapa penanganan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, namun aksi nyatanya bisa dilakukan oleh RSUD AWS. “Harapan kita ke depannya ini bisa diperbaiki lagi, terutama terkait masalah koordinasi supaya rencana yang ada bisa dilaksanakan secara maksimal di lapangan,” jelasnya.

Selain masalah koordinasi, evaluasi lainnya juga turut disoroti yaitu mengenai tenaga kesehatan. Dia menyebut, tenaga ahli kesehatan seperti dokter masih kurang merata hingga di pelosok daerah di Kaltim.

“Kita akan terus mendorong supaya ke depan perlu ada kebijakan bagus yang diambil. Seperti mahasiswa yang kuliah di fakultas kedokteran bisa mengabdi di sana. Jadi jangan heran ketika banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit ternama karena memang masih minimnya tenaga kesehatan terutama dokter,” ungkapnya.

Meskipun terdapat persoalan persoalan itu, Politikus PKB ini mengaku beberapa capaian kerja mulai terlihat efektif terutama realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2022.

“Kalau untuk realisasi anggarannya sih sudah cukup baik, sudah mencapai 90 persen. Nanti hasil dari evaluasi yang kami lakukan ini akan menjadi rekomendasi perbaikan, sehingga kedepannya tidak terdapat persoalan yang sama lagi,” tukasnya. (adv)

spot_img

Yuk Baca Juga

spot_img

Berita Terkait