AKSELERASI – Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) turut dikawal secara serius Pemerintah Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Sosial Kelurahan Bukit Biru, Awaluddin Afif, Selasa 24 Oktober 2023.
Dia menegaskan, Pemerintah Kelurahan Bukit Biru turut memastikan dan membantu kegiatan perbaikan RTLH. Apalagi di tahun ini, proses pengerjaannya dibagi menjadi dua tahap. Dimana untuk tahap pertama ada 12 rumah yang tersebar di enam Rukun Tetangga (RT) dan saat ini statusnya sudah selesai diperbaiki. “Kalau untuk tahap kedua, ada sebanyak 62 rumah yang tersebar di 21 RT. Ini yang juga terus kita bantu,” akunya.
Awaluddin Afif menerangkan, untuk tahap kedua tersebut memang masih dalam pemberkasan. Namun dipastikan akan direalisasikan pada 2023 ini. Selain itu, setiap rumah yang diperbaiki juga dianggarkan dengan nilai Rp 50 juta. “Perbaikannya seperti dinding, sekat kamar, lantai dan atap rumah. Pengerjaannya dilakukan oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa, Red.) dari Kodim (Komando Distrik Militer, Red.) 0906/KKR bersama masyarakat,” ujarnya.
Menurut Awaluddin Afif, program yang berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar ini memang melibatkan Pemerintah Kelurahan. Terutama untuk melakukan pendataan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan.
“Jadi ada verifikasi. Mulai dari dokumen kepemilikan, tingkat kerusakan, dan masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Red.),” sebutnya. “Kalau untuk pengerjaannya, biasanya dibutuhkan satu sampai dua minggu untuk satu rumah, tergantung dari kondisi cuaca dan materialnya. Targetnya semua rumah yang ada di tahap dua ini bisa terealisasikan tahun ini juga,” timpal Awaluddin Afif.
Disamping itu, dia menerangkan perbaikan rumah ini tentu saja disambut antusias oleh masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat merasa senang dan bahagia lewat program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini. “Masyarakat sangat menyambut baik dan senang akan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah tersebut,” pungkasnya. (adv)
