AKSELERASI – Serapan anggaran 2022 dibahas secara serius oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kaltim.
Kata Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, pertemuan dua pihak dilakukan Senin (9/1/2022) di Gedung D lantai DPRD Kaltim. Rapat, ujar Nidya Listiyono, tak hanya dimaksudkan sebagai perkenalan dengan kepala dinas yang baru. Tetapi juga membahas serapan anggaran di 2022 serta apa saja yang akan dilakukan pada 2023.
“Kami meminta tertulis datanya, supaya bisa terukur. Sementara ini beliau kan menyampaikan secara argumentatif,” katanya. “Bicara serapan anggaran hampir 90 persen, belum mencapai 100 persen di 2022. Informasinya 86 sampai 87 persen. Tentu kita mau lihat kendalanya,” timpal Nidya Listiyono.
Disamping itu, Komisi II DPRD Kaltim juga akan memberi dorongan terkait pengembangan UKM di Kaltim. Termasuk Pemerintah Provinsi Kaltim yang juga berkomitmen dalam memberi stimulan adanya subsidi bantuan dana selama Covid-19.
“Tetapi kita mau lihat datanya dulu, seluruh capaiannya. Dalam rapat juga saya bicara inflasi. Lalu ekspor-impor misalnya, yang mencapai 100 persen, capaian ini tentu tidak terlepas dari bantuan seluruh OPD juga,” paparnya.
“Kami akan undang lagi Disperindagkop UKM, untuk apa saja yang akan dilakukan secara komperhensif, menumbuh kembangkan ekspor-impor, perdagangan kita,” sambung Nidya Listiyono.
Bicara kendala serapan, Nidya Listiyono menyatakan lebih kepada persoalan teknis di Disperindagkop dan UKM Kaltim, seperti lelang dan program yang berjalan. “Program juga kami masih minta datanya, berapa anggarannya di Dinas ini sehingga serapan mencapai 86 persen,” tukasnya. (adv)
