AKSELERASI.ID, Samarinda – Program Gratispol Kaltim mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur, Dr. Suriansyah, M.Pd., menilai kebijakan beasiswa penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendidikan Kalimantan Timur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.
Saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Suwandi, Kota Samarinda, Kamis (5/2/2026), Suriansyah menyampaikan bahwa Gratispol sejatinya merupakan kelanjutan dari visi lama pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan Kalimantan Timur pada sektor sumber daya alam.
“Kita perlu mengapresiasi pemerintah provinsi. Gratispol ini adalah bentuk nyata dari keinginan pemerintah sejak dulu untuk memperkuat SDM, supaya Kaltim ke depan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam,” ujarnya.
Gratispol Perluas Akses Pendidikan Tinggi
Suriansyah menjelaskan, konsep Gratispol berbeda dengan skema beasiswa sebelumnya seperti Beasiswa Kaltim Cemerlang. Jika sebelumnya bantuan pendidikan bersifat selektif dan berbasis pengajuan, kini Gratispol menjangkau hampir seluruh mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Kalimantan Timur.
“Sekarang modelnya beda. Hampir semua anak Kaltim yang kuliah di perguruan tinggi di Kalimantan Timur itu dibiayai. Ini yang membuat animo kuliah meningkat tajam,” jelasnya.
Dampak program tersebut, kata Suriansyah, dirasakan langsung oleh IKIP PGRI Kaltim. Ia mengungkapkan adanya peningkatan signifikan jumlah mahasiswa baru dalam satu tahun terakhir.
“Tahun 2024 mahasiswa baru kita sekitar 200 orang. Tahun 2025 naik menjadi hampir 300. Artinya kenaikannya luar biasa, dan itu jelas ada pengaruh Gratispol,” katanya.
Kendala Administrasi dan Verifikasi
Untuk angkatan pertama program Gratispol, IKIP PGRI Kaltim memperoleh kuota sekitar 255 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 mahasiswa berhasil direalisasikan, sementara sisanya terkendala persyaratan administratif.
Kendala utama, menurut Suriansyah, terletak pada proses pengisian data mahasiswa.
“Kendalanya sebenarnya sederhana, pengisian data. Kadang mahasiswa salah mengisi NIK atau data lain, satu angka saja salah bisa bermasalah,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti proses verifikasi data yang memakan waktu cukup lama, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana ke perguruan tinggi swasta.
“Kalau semua perguruan tinggi Kaltim diverifikasi bersamaan, tentu menumpuk. Akhirnya realisasi pembayaran ke kampus jadi terhambat,” tambahnya.
Usul Verifikasi Bertahap
Sebagai solusi, Suriansyah mengusulkan agar proses verifikasi dilakukan secara bertahap dan memberikan kepercayaan lebih besar kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana teknis.
“Percayakan saja ke kampus. Kalau kami sudah yakin mahasiswa itu layak, kami siap menandatangani pernyataan. Itu bisa jauh lebih cepat,” tegasnya.
Tak hanya itu, IKIP PGRI Kaltim juga tengah mengajukan konsep kuliah gratis total untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Jika disetujui, mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun selama masa studi.
Suriansyah berharap, konsep tersebut dapat menjadi model percontohan bagi perguruan tinggi lain di Kalimantan Timur dalam mendukung keberlanjutan dan kesuksesan program Gratispol.
“Target kami, mahasiswa datang ke kampus cukup bawa diri saja. Tidak bayar biaya pendaftaran, SPP, skripsi, yudisium, sampai wisuda. Orang tua hanya mikir kos dan makan,” tandasnya. (red)
