AKSELERASI – Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengungkapkan rencana untuk menghapus tenaga honorer kemungkinan besar tidak terjadi. Pasalnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada penghapusan 2,3 juta tenaga honorer yang sebelumnya diisukan akan dilakukan pada November 2023.
“Sehubungan dengan isu penghapusan tenaga honorer ini, kami juga akan melakukan upaya sebisa mungkin agar tidak terjadi penghapusan tenaga honorer, tentunya bersama dengan Pemprov Kaltim,” katanya.
Politisi PAN ini menyatakan bahwa DPRD Kaltim menolak rencana penghapusan tenaga honorer. Hal itu menurutnya sebagai bentuk dukungannya terhadap para tenaga honorer yang selama ini telah memberikan andil cukup besar dalam pelaksanaan tugas pemerintah. “Kita bersama dengan pemprov dan kepala daerah yang ada di kaltim tentu akan mengupayakan agar tidak ada penghapusan tenaga honorer,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, bahwa jumlah tenaga non-ASN sekarang mencapai 2,3 juta. Rencananya penghapusan honorer ini mulai berlaku 28 November 2023. Pemerintah hanya akan mengakui dua status kepegawaian, yakni PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Sebelumnya pimpinan DPRD Kaltim lain juga menyatakan penolakan atas isu yang berkembang menyebutkan adanya penghapusan tenaga honorer. Tiga pimpinan DPRD Kaltim itu adalah Hasanuddin Mas’ud (Ketua), Muhammad Samsun (Wakil Ketua) dan Seno Aji (Wakil Ketua). (adv)
